Sekarang apa? kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasanJakarta (ANTARA) - Sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat menilai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dibentuk oleh DPR RI tidak urgen untuk dibentuk.
Tokoh Muda Muhammadiyah Sunanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa, menyatakan Pemerintah RI telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji untuk masyarakat Indonesia, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.
"Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," katanya.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyebut permasalahan di Mina itu juga terjadi bagi jamaah dari negara lainnya, bahkan Kerajaan Arab Saudi sendiri harus melunakkan fatwa, sehingga berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal orang sebagai "Mina Jadid".
Baca juga: Pansus Hak Angket Haji, antara evaluasi dan aroma politisasi
Baca juga: Muhammadiyah minta Pansus Haji tak untuk kepentingan rivalitas politik
Adapun permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, serta jamaah dari negara lain, kata dia, bukan karena dibeda-bedakan oleh pemerintah, melainkan karena hal tersebut telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.
"Sekarang apa? kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi," ujarnya.
Dalam bidang evaluasi petugas haji, menurut Cak Nanto, para petugas haji telah bekerja secara maksimal, dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jamaah yang juga dikerjakan oleh para petugas.
"Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? kecuali memang mau cari-cari masalah," katanya menegaskan.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Tokoh NU Lukman Edy yang merespon positif atas adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik, yang dibuktikan dengan menurunnya angka jamaah haji yang meninggal, jika dibandingkan dengan jumlah jamaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.
"Seiring bertambahnya jumlah jamaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman," ucap Lukman.
Secara pribadi, Lukman justru menegaskan pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi yang terkandung di dalamnya.
"Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," tuturnya.
Baca juga: Anggota DPR minta KPK klarifikasi pihak terkait soal pelaksanaan haji
Baca juga: PKB: Tudingan Pansus Haji dibentuk karena pribadi lecehkan konstitusi
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
