Meski tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut, Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN.
Menurut Mantan Panglima TNI itu, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya, yang salah satunya dilihat dari porsi kebutuhan dan prioritas.
"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko.
Saat ditanya soal kelanjutan IKN, Moeldoko menjawab bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini
Oleh karena itu, Moeldoko menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kelanjutan program pembangunan IKN pada masa pemerintahan selanjutnya.
"Sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang, sehingga apa? Tidak perlu dikhawatirkan," kata Moeldoko.
Baca juga: Realisasi anggaran pembangunan IKN capai Rp5,5 triliun per Mei 2024
Baca juga: Otorita IKN minta penambahan anggaran Rp29,8 triliun saat rapat di DPR
Baca juga: Menkeu: Realisasi anggaran IKN 2023 capai Rp26,7 triliun
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
