Wamenkeu II sebut Dana Desa beri andil dalam tekan angka kemiskinan

Dana Desa berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan memajukan perekonomian desa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan Dana Desa turut memberikan andil dalam menekan tingkat kemiskinan nasional.

“Dana Desa berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan memajukan perekonomian desa,” kata Thomas dalam Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Selasa.

Dia merujuk pada data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana penduduk miskin perkotaan turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.

Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang menjadi 14,4 juta orang.

Di sisi lain, data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 840 desa pada 2019 menjadi 16.908 desa pada 2024.

Baca juga: Wamenkeu II: Keterbukaan informasi bisa atasi persoalan investasi

Baca juga: Wamenkeu II: Program presiden terpilih selaras dengan RAPBN 2025

Sementara jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari 2.162 desa pada 2019 menjadi 6.748 desa pada 2024.

“Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif adanya Dana Desa bagi kemajuan desa selama kurun waktu 2015 sampai 2024. Manfaat anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” tambahnya.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun pada tahun ini. Nilai ini meningkat signifikan dari pertama kali anggaran itu digelontorkan pada 2015, yakni sebesar Rp20,8 triliun.

Menurut Thomas, selain anggaran yang meningkat, jumlah penerima juga terus meningkat. Pada 2024, Dana Desa disalurkan pada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

“Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan,” ujar dia.

Untuk diketahui, data terakhir BPS yang dirilis pada awal Juli lalu mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.

Tingkat kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,43 persen poin, sementara di perkotaan turun sebesar 0,20 persen poin.

BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia turun sekitar 3,06 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Baca juga: Menkeu: Thomas jadi Wamenkeu II permudah koordinasi RAPBN 2025

Baca juga: Pratikno: Wamenkeu II Thomas Djiwandono bertugas siapkan APBN 2025