Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik berperan dalam menekan faktor ketidakpastian dalam investasiJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan keterbukaan informasi publik (KIP) bisa turut mengatasi persoalan investasi.
“Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik berperan dalam menekan faktor ketidakpastian dalam investasi,” kata Thomas dalam Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Selasa.
Dengan kepastian yang terjaga, lanjut dia, bisa mendongkrak pertumbuhan investasi. Hal itu juga akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru dan mendorong daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat.
“Pada akhirnya, semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan,” tuturnya.
Selain persoalan investasi, dia juga menyebut keterbukaan informasi publik dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara. Kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati pengelolaan uang yang mereka setorkan ke negara berupa pajak.
Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk membayar pajak dengan patuh dapat ikut meningkat.
“Hal itu berdampak pada penerimaan yang lebih besar,” ujar dia.
Untuk itu, ia berharap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam hal keterbukaan informasi publik ke depannya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh menguat sebesar 4,43 persen, berkontribusi sebesar 1,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini penyerapan belanja modal pemerintah yang tinggi terkait penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan investasi.
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan juga disebut mendorong aktivitas konstruksi properti sektor swasta yang terus menunjukkan tren peningkatan.
Baca juga: Wamenkeu II: Program presiden terpilih selaras dengan RAPBN 2025
Baca juga: KIP minta KPU jadikan keterbukaan informasi jadi poin debat pilkada
Baca juga: Kemenperin pacu investasi sektor elektronika-digital lewat promosi
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
