"Sejauh ini kemiskinan ekstrem di Aceh mengalami penurunan, demikian pula dengan jumlah penduduk miskin," kata Bustami dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Bustami dalam rapat koordinasi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 regional Sumatera di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta.
Dia menyebutkan, berdasarkan data pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,23 persen atau berjumlah 804.530 orang. Angka tersebut menurun sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan periode Maret 2023.
"Sementara untuk angka kemiskinan ekstrem itu sebesar 3,47 persen pada 2021 dan terakhir menjadi 1,83 persen pada 2023. Ini sangat signifikan," ujar Bustami.
Meski menurun signifikan, Pj Gubernur menyampaikan bahwa masih ada beberapa kelompok masyarakat di Aceh yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial untuk mendorong percepatan penghapusan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
Kelompok yang dimaksud yaitu disabilitas, lanjut usia, terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
"Di Aceh disabilitas terdata yang harus diperhatikan ada 20.193 orang, lanjut usia terlantar 6.529 orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) 4.909 orang," katanya.
Ia menuturkan, untuk menyelaraskan dan percepatan penghapusan angka kemiskinan tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan yang dinilai cukup membantu seperti program penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan ini, Bustami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk terus memperhatikan Aceh dengan menetapkan kebijakan teknis terkait integrasi program, anggaran dan sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem secara terpadu.
Kebijakan tersebut dibutuhkan untuk menentukan lokus dan fokus, menghindari tumpang-tindih program, anggaran dan sasaran serta menciptakan keterpaduan strategi (pusat-daerah) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, lanjut dia, perlu adanya konvergensi data kemiskinan melalui integrasi data dan sistem pendataan di daerah.
Terakhir, pemerintah pusat juga diharapkan dapat mendorong koordinasi serta kolaborasi yang inklusif. Keterbukaan dan partisipasi multi pihak akan membantu terbentuknya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap strategi hingga program pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Jika pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan teknis yang lebih inklusif, maka pengentasan kemiskinan akan menjadi agenda bersama bagi pemerintah dan kelompok masyarakat secara luas," demikian Bustami.
Baca juga: Wilayah pesisir Sumatera jadi fokus program pengentasan kemiskinan
Baca juga: Bappenas sebut bantuan sosial perlu difokuskan jadi lebih produktif
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
