Selain itu, Kemlu juga mengimbau para WNI yang berada di Bangladesh untuk terus waspada.
“Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan,” menurut pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Selanjutnya, WNI di Bangladesh juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal yang non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi.
Pihak Kemlu RI berharap agar para WNI di Bangladesh bisa terus menjaga komunikasi dan selalu mengikuti langkah-langkah untuk keadaan darurat yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka.
Baca juga: Unjuk rasa di Bangladesh akibatkan lebih 70 tewas, termasuk 14 polisi
WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor Perwakilan RI di Bangladesh, KBRI Dhaka (+880-1-614-444-552), dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu (+62-812-9007-0027).
Sebelumnya Minggu (4/8), setidaknya 73 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh Bangladesh, termasuk 14 polisi.
Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat pekan lalu setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka.
Pengunjuk rasa menuntut pengakhiran sistem kuota yang mengalokasikan 30 persen posisi pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang 1971.
Mereka menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.
Baca juga: Layanan internet Bangladesh diputus jelang rencana "long march"
Baca juga: PM Bangladesh tinggalkan negaranya di tengah seruan pengunduran diri
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
