Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan GDPK diperlukan sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan.
"GDPK ini menjadikan penduduk sebagai subjek dan objek dalam setiap pembangunan karena setiap pembangunan yang dilakukan tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk," kata Roni.
Baca juga: BKKBN: Desain Pembangunan Penduduk butuh komitmen kuat pemda
Dia menyebutkan ada lima pilar di dalam GDPK, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
Melalui lima pilar GDPK, kata dia, penanganan permasalahan kependudukan akan berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lintas sektor antar-kementerian, dan lembaga terkait.
Kemudian untuk template penyusunan GDPK tersebut sudah disiapkan, tetapi bisa disesuaikan dengan isu-isu lokal daerah masing-masing.
"Kebijakan integrasi pembangunan kependudukan dan perencanaan pembangunan telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang mencakup lima pilar pembangunan kependudukan," ujarnya.
Baca juga: Kepala BKKBN: Jaga angka kelahiran 2,1 agar penduduk tumbuh seimbang
Dia menjelaskan bahwa perpres itu bertujuan membantu daerah dalam penyusunan GDPK yang mengintegrasikan pembangunan dan kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Namun, dalam pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan GDPK belum optimal karena berbagai persoalan, di antaranya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan SDM pemerintah daerah untuk menyusun GDPK secara lengkap dengan kelima pilarnya," ujar dia.
Dia menambahkan, setiap daerah seharusnya memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda-beda, sehingga GDPK yang disusun bisa menggambarkan persoalan dan karakteristik di setiap daerah.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Maria Ernawati mengatakan 30 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sudah menyusun GDPK, sedangkan sisanya masih dalam proses.
Baca juga: Menkes dukung kebijakan BKKBN jaga penduduk tumbuh seimbang
"Delapan kabupaten/kota di Jawa Timur masih dalam proses menyusun GDPK," ujarnya.
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
