Apa itu sekolah kedinasan IPDN? Ini sejarah singkatnya

Jakarta (ANTARA) - Banyak orang yang saat ini menunggu-nunggu jadwal pendaftaran CPNS. Namun, tahukah Anda bahwa ada lembaga pendidikan kedinasan yang secara khusus mempelajari ilmu pemerintahan dan mempersiapkan lulusannya untuk menjadi PNS?

Salah satu lembaga pendidikan khusus kedinasan tersebut adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau biasa disingkat menjadi IPDN. Bagi Anda yang bercita-cita untuk menjadi PNS, Anda bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah di lembaga pendidikan IPDN.

Sejarah singkat IPDN

IPDN terbentuk dari sebuah sejarah panjang yang berawal dari tahun 1920 dengan nama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA).

Pada masa awal kemerdekaan RI kebutuhan akan tenaga yang akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat meningkat dalam upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca kemerdekaan.

Maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA).

Perpres 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan.

Saat ini Fakultas sebagai Operasionalisasi pendidikan di IPDN juga mengalami perkembangan menjadi 3 fakultas (Permendagri nomor 43 tahun 2018 bagian 7 pasal 92) yang terdiri dari :

Fakultas Politik Pemerintahan.
Fakultas Manajemen Pemerintahan.
Fakultas Perlindungan Masyarakat.

Visi dan misi IPDN

VISI

“Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal

3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat

4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.

Baca juga: Kuota calon praja IPDN Jawa Barat