Pemerintah susun kebijakan gas nasional

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyusun kebijakan gas bumi nasional yang memetakan sumber dan kebutuhan dalam beberapa tahun mendatang.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi dasar pembangunan infrastruktur gas ke depan.

"Kami sedang kebut penyusunan kebijakan ini. Dalam dua bulan mendatang ditargetkan selesai," katanya.

Menurut dia, gas bumi akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Ia mengatakan dalam kebijakan gas nasional terdapat rencana induk (masterplan) pembangunan infrastruktur gas termasuk untuk bahan bakar gas (BBG).

"Jadi, kami serius mengembangkan infrastruktur gas, termasuk BBG," katanya.

Wamen menambahkan kebijakan energi nasional akan ditentukan sumber gas, baik dalam maupun luar negeri dan kebutuhannya.

Sumber tidak hanya berasal dari gas, namun juga gas metana batubara (coal bed methane/CBM) dan biomassa.

"Sementara, kebutuhan ditetapkan per wilayah," katanya.

Menanggapi hal itu, pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan program konversi BBM ke BBG semestinya masuk dalam APBN setiap tahun.

"Pemerintah harus jadikan program BBG sebagai prioritas nasional dengan memasukkannya ke dalam UU APBN setiap tahun," katanya.

Menurut dia, APBN mengalokasikan dana setiap tahun untuk program konversi BBG yang digunakan membangun SPBG dan juga penyediaan "converter kit".

Ia juga meminta agar ada BUMN yang ditugaskan secara khusus menjalankan program BBG dengan dasar aturan dan anggaran yang jelas.

Pemerintah, lanjutnya, harus serius dengan memiliki target yang terukur dan progresif misalkan membangun 30--50 unit SPBG setiap tahun.

"Target itu dibangun sampai 10 tahun ke depan yang disesuaikan dengan berapa jumlah kendaraan yang ditargetkan," katanya.

Ia melanjutkan di negara yang sudah lebih dulu berhasil dalam pengembangan BBG atau energi terbarukan seperti Argentina, Pakistan, atau Brasil, awalnya diinisiasi dan dimotori langsung pemerintahnya.

"Setelah berjalan, barulah swasta akan lebih tertarik," katanya.