Mendagri minta Pj. Gubernur Papua selesaikan tantangan di wilayahnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dua penjabat (Pj.) gubernur di wilayah Papua yang baru dilantik untuk dapat segera menyelesaikan tantangan di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua Dirangkaikan dengan Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua Selatan dan Papua serta Pengukuhan Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

Adapun keduanya yaitu Pj. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dan Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong.

Khusus di Provinsi Papua Selatan, Tito meminta Rudy Sufahriadi untuk menyelesaikan sejumlah tantangan, salah satunya pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan.

Menurutnya, selama ini Kemendagri bersama dengan pihak terkait telah berkoordinasi menyelesaikan persoalan tersebut.

Di samping itu, dia juga meminta Rudy membantu menyukseskan program khusus food estate di Papua Selatan.

Program tersebut dicanangkan pemerintah guna mendongkrak produksi beras dan tebu untuk kebutuhan konsumsi nasional.

Apalagi Papua Selatan diketahui memiliki lahan yang luas, subur, dan mempunyai kandungan air yang cukup.

“Ini yang mungkin perlu dikoordinasikan, program-program nasional dengan Menteri Investasi dan Mentan juga Menhan. Supaya program dapat berjalan dengan baik, tapi juga mengandung, memberi manfaat bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Tito.

Selain itu, tantangan yang perlu diatasi yakni persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta memastikan realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 telah terpenuhi, termasuk di tingkat kabupaten/kota.

“Sehingga kita harapkan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar, demokratis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mendorong Ramses Limbong untuk menyelesaikan tantangan di Provinsi Papua, terutama persoalan internal.

Pascadiresmikannya daerah otonom baru (DOB) di Papua, diketahui sejumlah aspek perlu dilakukan penyesuaian. Hal inilah yang perlu diatasi oleh Pj. Gubernur Papua beserta jajarannya.

Di samping itu, perlu juga untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi tantangan eksternal di Papua. “Koordinasi dengan Forkopimda, ada Pak Kapolda, Pangdam, Kabinda, dan Kejaksaan. Koordinasikan dengan baik, tokoh-tokoh masyarakat, gereja, MRP, DPRP, dan semuanya, termasuk juga mengawal Pilkada supaya dapat berjalan lancar, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten dan kota,” pungkas Tito.