Tahun 2023, pemerintah provinsi sudah melaksanakan sejumlah program yang didanai dari APBD.Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan pendapatan APBD tahun 2023 terealisasi sebanyak Rp7,836 triliun atau tumbuh 109,26 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Hal itu dikatakan Ali Baham dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Barat yang diselenggarakan, di Manokwari, Senin, dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan APBD Papua Barat 2023 ditopang oleh kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp590,176 miliar atau melampaui target sebesar 102,15 persen.
Realisasi tersebut mengindikasikan pengelolaan sumber daya lokal telah dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Tahun 2023, pemerintah provinsi sudah melaksanakan sejumlah program yang didanai dari APBD," kata Ali Baham Temongmere.
Selain PAD, kata dia, pendapatan APBD juga ditopang dari pendapatan transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAU), dana otonomi khusus, dan dana tambahan infrastruktur.
Total keseluruhan pendapatan transfer mencapai Rp7,244 triliun yang menggambarkan Papua Barat masih sangat bergantung terhadap transfer pusat dalam mendukung kelancaran program pembangunan.
"Pendapatan hibah sebagai komponen pendapatan daerah lain-lain yang sah juga memberikan kontribusi positif terhadap total pendapatan APBD," kata Ali Baham.
Ia kemudian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat tahun 2023 mencapai angka yang cukup signifikan, yakni Rp7,83 triliun atau melebih target belanja sebanyak Rp7,17 triliun.
Penyerapan belanja APBD selama satu periode menunjukkan komitmen pemerintah daerah memaksimalkan anggaran dalam melaksanakan program pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat.
"Belanja APBD terdiri belanja operasional 79,84 persen, belanja modal 90,53 persen, belanja tak terduga hanya 5,97 persen, dan belanja transfer 81,41 persen," ujar dia.
Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian LKPj tahun 2023 karena sejumlah faktor, antara lain pergantian penjabat gubernur dari pejabat sebelumnya pada November 2023.
Baca juga: Bapenda sebut realisasi PAD Papua Barat 2023 mencapai Rp570 miliar
Baca juga: DJPb Papua Barat: Realisasi pendapatan negara mencapai Rp323,53 miliar
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
