Cisarua (ANTARA News) - Menakertrans Erman Soeparno menyatakan jajaran direksi PT Jamsostek harus direformasi total seiring dengan adanya tuntutan perubahan badan hukum lembaga tersebut. Erman seusai temu wartawan, di Cisarua, Jumat, mengatakan yang diperlu direformasi adalah sistem, manajemen lalu personal (direksi) juga dibenahi. Tuntutan agar terjadi perombakan pada jajaran Direksi PT Jamsostek juga dilontarkan oleh Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ). SPJ menilai menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta Menneg BUMN memberhentikan Iwan P Poncowinoto sebagai Dirut PT Jamsostek karena sejumlah alasan, di antaranya menghentikan perdagangan dan transaksi saham di pasar modal. Alasan kedua, Iwan ingin urusan perdagangan saham diserahkan kepada lembaga sekuritas PT Bahana dan PT Danareksa tanpa berkonsultasi dengan direksi lain dan komisaris. Masalah lainnya tentang tender IT, pengelabuan klaim laptop pribadi jadi milik perusahaan, dan sejumlah kasus lainnya, termasuk penghentian investasi yang dikaitkan dengan RI-1. SPJ menilai orang yang bertanggungjawab atas kondisi itu adalah Iwan P Poncowinoto. Sementara Menakertrans melihatnya dari sisi lain. Diingatkannya, ada tututan sebagian besar pekerja yang menginginkan agar uang yang mereka titipan aman. Maka tuntutan perubahan pelayanan yang menganut waliamanah jangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengelolaan. Erman menyatakan sesuai dengan amanat UUD 1945 dimana negara harus memberi pekerjaan dan melindungi pekerja, maka pemerintah harus tetap bertanggungjawab dalam mengelola lembaga jaminan sosial pekerja. Di sisi lain ada juga tuntutan agar lembaga jaminan sosial pekerja untuk membayar pajak deviden sebagaimana layaknya lembaga waliamanah. Kondisi itu hendaknya diakomodir. "Programnya boleh waliamanah, tetapi penanggungjawab program harus tetap pemerintah. Itu untuk menjamin uang pekerja tetap terjaga dan menghindari `moral hazard` para eksekutifnya," kata Menteri. Konsekwensi logis dari perubahan itu jajaran direksi harus diubah total. Erman menyatakan hal itu masih merupakan pendapat pribadinya. Perombakan jajaran direksi PT Jamsostek semakin mengarus dan sejumlah nama mulai disebut-sebut, termasuk sejumlah nama pejabat Depnakertrans. Sementara, sejumlah pejabat di PT Jamsostek, juga mitranya dari Depnakertrans menyatakan kondisi kerja di BUMN itu sudah tidak kondusif, terlebih lagi setelah beredar informasi sejumlah pentolan SPJ akan dimutasi.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
