Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terhadap pemerintah daerah (pemda) perlu memperbanyak wirausaha muda, seperti yang dilakukan Kota Taito, Jepang.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan Kota Taito telah berhasil meningkatkan perekonomian lokal melalui kontribusi optimal dari para wirausaha muda. Menurut dia, hal ini perlu dipelajari demi meningkatkan perekonomian negara.

“Kami dukung sekali daerah membentuk wirausaha muda, setidak-tidaknya empat persen dari total penduduk usia kerja. Sekarang ini kita posisinya baru sekitar mendekati dua persen sebagai pemilik usaha, ya, bukan sebagai pekerja,” kata Yusharto dalam kunjungan ke Tokyo, Jepang, Senin, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Baca juga: BSKDN-Koso Nippon dan YNS kerja sama program "review" kebijakan pemda

Yusharto juga mengatakan BSKDN Kemendagri antusias menggali beragam informasi terkait upaya Pemerintah Kota Taito menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha. Tidak hanya terkait regulasi, pihaknya juga ingin mengetahui cara Pemerintah Kita Taito menciptakan wirausaha muda berkualitas.

“Untuk itu, kami sangat senang berada di fasilitas ini, dan barangkali bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail untuk kami, yang berkaitan dengan pembentukan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) yang bersertifikat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala BSKDN turut mendalami skema yang digunakan Pemerintah Kota Taito dukungan modal dalam wirausaha. "Kalau di Indonesia itu lebih kepada bank, setiap bank itu diberi jatah harus mengeluarkan kredit berapa besar kepada UMKM, apakah pada bank-bank komersial di Jepang juga seperti itu atau dari pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: BSKDN: Uji coba ITKPD tingkatkan kualitas kelola pemerintahan daerah

Dia mengatakan daerah perlu menyederhanakan prosedur izin usaha untuk memacu pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Penyederhanaan birokrasi, menurut dia, diperlukan agar masyarakat semakin terpacu mendirikan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

"Terlalu banyak izin yang harus dikeluarkan kalau di Indonesia. Nomor Induk Berusaha dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, lalu ada izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), lalu ada Perizinan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota," ucapnya.

Yusharto mengajak seluruh daerah di Indonesia meningkatkan kontribusi masyarakat melalui wirausaha untuk perekonomian daerah yang lebih baik. Dengan perekonomian yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan terus meningkat.

"Mari kita wujudkan semangat berwirausaha dalam diri kita masing-masing. Kita perlu optimisme anak muda dapat berkontribusi demi kemajuan daerah masing-masing, yang akan berdampak terhadap kemajuan negara kita Indonesia,” ucap dia.

Baca juga: BSKDN dorong OPD ciptakan inovasi untuk meningkatkan layanan publik
Baca juga: BSKDN: Pemda harus semakin inovatif tingkatkan pelayanan publik
Baca juga: BSKDN harap keberadaan "command center" tingkatkan kinerja pemerintah

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024