"Kenaikan pendapatan daerah itu mencapai Rp32,55 miliar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024," katanya saat rapat paripurna dengan agenda "Nota Jawaban Bupati Agam atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024" di Lubuk Basung, Sumbar, Senin.
Ia mengatakan kenaikan pendapatan ini bersumber dari pendapatan transfer yang semula ditargetkan Rp1,38 triliun menjadi Rp1,41 triliun.
Dana itu bersumber dari penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp224,69 juta dan kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp12,23 miliar dari semula Rp79,33 miliar menjadi Rp91,57 miliar.
Lalu, penerimaan kurang salur dana bagi hasil pajak provinsi Sumbar 2023 sebesar Rp23,20 juta dan penerimaan kurang salur dana bagi hasil pajak rokok Provinsi Sumbar 2023 sebesar Rp3,53 juta.
Selain itu, penerimaan tambahan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp3,3 juta dan penurunan penerimaan DAK nonfisik Rp3,34 juta.
"Penurunan penerimaan DAK nonfisik ini disebabkan kebijakan pemerintah dalam penyaluran DAK nonfisik ke daerah dengan memperhitungkan saldo DAK nonfisik tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas uang daerah, sehingga yang akan kita terima adalah selisih antar pagu 2024 dikurangi dengan saldo DAK nonfisik yang terdapat di kas umum daerah per 31 Desember 2023," katanya.
Ia menyebutkan salah satu fokus dan pembiayaan perubahan APBD 2024 itu adalah pemenuhan anggaran dan pemenuhan target standar pelayanan minimal antara lain bidang pendidikan dan kesehatan.
Pada rancangan perubahan APBD 2024, alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp670,5 miliar atau 39,9 persen dari total APBD.
Sedangkan, alokasi fungsi kesehatan sebesar Rp410,8 miliar atau 45 persen dari APBD di luar belanja pegawai.
Terkait dengan anggaran sektor ekonomi baik berdampak langsung maupun tidak langsung, alokasi tersebar pada sebagian besar anggaran perangkat daerah.
"Fokus anggaran di sektor perekonomian dalam rangka pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam Novi Irwan menambahkan nota bakal dibahas selanjutnya dengan badan anggaran dan TAPD dalam minggu ini.
Pembahasan bakal dilakukan secara maraton agar bisa selesai secepat mungkin, sehingga perubahan APBD 2024 disahkan.
"Kita membahas secara maraton dengan target perubahan APBD ini bisa selesai pada minggu ini," katanya.
Baca juga: Pemkab Agam adakan festival "baralek gadang" upaya lestarikan budaya
Baca juga: Pemkab Agam usulkan APBD perubahan 2024
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
