Cipanas, Cianjur, Jabar (ANTARA) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) dalam kurun waktu tiga tahun mendatang (hingga 2009). "Pemerintah, Insya Allah, tidak akan menaikkan BBM dan TDL hingga tiga tahun mendatang," kata Wapres Jusuf Kalla di hadapan para ketua DPD I Golkar di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat malam. Sebelumnya, PT PLN telah mengajukan rencana kenaikan TDL kepada pemerintah dan DPR karena subsidi yang tidak mencukupi. Menurut Wapres, (tidak adanya kenaikan) bisa dilakukan karena pemerintah telah melakukan perubahan/substitusi dari bahan bakar minyak ke gas LPG maupun batu bara. Dengan demikian, maka akan menghemat subsidi BBM hingga sekitar Rp30 triliun. Namun Wapres tidak merinci secara tegas apakah tidak adanya kenaikan BBM tersebut akan terjadi menyeluruh terhadap jenis-jenis bahan bakar minyak. Saat ini pemerintah telah melakukan dalam pembuatan biodiesel dan bioethanol dengan menggunakan bahan dasar minyak kelapa sawit dan minyak jarak dan untuk keperluan tersebut telah dilakukan penanaman besar-besaran kepala sawit serta penanaman pohon jarak pagar. Untuk keperluan pengalihan bahan bakar minyak ke biodiesel tersebut, pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Malaysia untuk membangun beberapa pabrik pengolahan minyak biodiesel. Menurut Wapres, jika proyek itu semua berhasil maka tidak akan ada lagi masalah ketergantungan dengan bahan bakar minyak. Dalam bagian lain pidatonya, Wapres menilai saat ini waktu yang terbaik untuk mernyatukan dan menggerakkan bangsa. Hal itu karena keamanan yang terjamin, politik yang mulai stabil serta pemberantasan pelanggaran hukum yang tegas. Meskipun diakui, untuk masalah birokrasi masih terlihat ragu-ragu dan belum dapat mengikuti perubahan. Wapres menceritakan dalam ketegasan hukum, telah dilakukan dengan tanpa pandang bulu, terbukti ada tiga gubernur yakni Aceh, Banten dan Kaltim yang telah dihukum. Selain itu juga terdapat beberapa mantan anggota DPRD maupun mantan pejabat tinggi yang menerima tindakan tegas. Karena itulah, saat ini menjadi momen yang tepat untuk membawa bangsa ini bersama-sama membangun dan maju.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006