Berdasarkan pantauan ANTARA di rapat paripurna DPRD yang di gelar pada Senin siang, terlihat daftar kehadiran hanya 14 anggota yang hadir dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 orang, sehingga total yang tidak hadir sebanyak 36 orang.
Meski tidak banyak anggota dewan yang tak hadir, namun agenda pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara tersebut tetap dilanjutkan.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan rapat paripurna ini meski tidak kuorum masih bisa dilaksanakan, hanya saja agenda tersebut sudah disampaikan kepada anggota dewan.
Menurutnya, ketidakhadiran sejumlah anggota dewan pada rapat paripurna ini dikarenakan adanya benturan agenda penting yang sama harus dihadiri. Sehingga, beberapa anggotanya itu absen dalam paripurna.
"Kebetulan ada yang tidak hadir karena ada giat khusus terkait pembahasan RDP, ada juga kegiatan bimtek," katanya.
Ia juga menyampaikan, dalam hal ini memang ada beberapa anggota dewan yang menyampaikan berhalangan hadir secara resmi untuk mengikuti agenda penting lainnya.
"Jadi ini memang agendanya berbenturan," ungkap dia.
Pada rapat paripurna kali ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas platform anggaran sementara (PPAS) tahun 2025.
Diantaranya, seperti anggaran pendapatan daerah yang tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp7,52 triliun, kemudian pendapatan asli daerah dalam KUA dan PPAS yaitu sebesar Rp4,25 triliun.
Selanjutnya, pendapatan transfer yaitu sebesar Rp3,27 triliun, anggaran belanja daerah sebesar Rp7,89 triliun, belanja operasi Rp6,17 triliun, belanja modal R826,46 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, belanja transfer Rp864,69 miliar dan lain sebagainya.
Baca juga: DPRD Kabupaten Tangerang minta perusahaan pencemar lingkungan ditindak
Baca juga: DPRD ingatkan revitalisasi Pasar Kutabumi Tangerang harus prosedural
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
