Legislator nyatakan tiga permasalahan utama UU LH

Terdapat tiga problem utama dari implementasi UU No 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adityo Rizaldy mengatakan terdapat tiga permasalahan utama yang harus segera diatasi terkait dengan penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Terdapat tiga problem utama dari implementasi UU No 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Bobby Adityo Rizaldo, Kamis.

Bobby memaparkan, tiga permasalahan tersebut adalah koordinasi penegakan hukum yang lemah, pengurangan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup sehingga program dan sosialisasi lemah, serta kinerja Kementerian Lingkungan Hidup yang dinilai lemah.

Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar tersebut, pihaknya mendorong upaya-upaya serius guna menyosialisasikan pemahaman komprehensif tentang lingkungan hidup kepada setiap calon legislatif.

"Sebab masalah lingkungan hidup merupakan masalah serius masyarakat Indonesia dan dunia," katanya.

Melalui pemahaman komprehensif, menurut dia, diharapkan DPR periode mendatang dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang mendukung upaya antisipasi perubahan iklim.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang peduli lingkungan pada pemilu 2014.

"Kita butuh pemimpin yang berpihak pada lingkungan. Kita harus lihat orang yang prolingkungan, baik pada pemilihan legislatif maupun presiden," kata Balthasar di sela-sela penyerahan bantuan untuk Mangrove Center di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (12/3).

Balthasar mengatakan, pemimpin yang peduli lingkungan perlu didukung agar lingkungan tetap terjaga karena bila lingkungan rusak maka generasi mendatang bakal sengsara karena tidak ada lagi hutan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abed Nego Tarigan mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki kepemimpinan yang ekologis.

"Setelah bertahun-tahun Indonesia dipimpin oleh seorang yang kurang peduli dengan lingkungan. Sekarang saatnya memiliki kepemimpinan ekologis," ujar Nego dalam acara rapat akbar Walhi di Jakarta, Selasa (11/3).

Nego menambahkan pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memasukkan aspek lingkungan dalam pemerintahannya karena pembangunan yang berorientasi kepada hanya pengerukan kekayaan alam dinilai hanya akan membuat masyarakat menjadi miskin dan mengakibatkan krisis serta mengancam kelangsungan hidup rakyat. (*)