DPR: Penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa tak sesuai amanat Diknas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional (Diknas).

"Itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” kata Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Baca juga: Ketentuan donor ASI, sufor dalam PP aturan pelaksana UU Kesehatan

Selain itu, juga disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fikri menilai penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa itu sama saja dengan membolehkan tindakan seks bebas kepada pelajar. “Alih-alih mensosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” ujarnya.

Fikri mengatakan bahwa semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dan dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di Nusantara.

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orang tua kita adalah mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan risiko penyakit menular yang menyertainya,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Baca juga: Pemerintah terbitkan aturan pelaksana UU Kesehatan

Baca juga: DPR RI: UU Kesehatan diharap mampu jawab tantangan di daerah

PP itu antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (1) PP itu menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, ayat (4) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Mir Dedi

7 Agustus 2024

Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah (siswa) menunjukkan, bahwa pemerintah secara sadar membiarkan seks bebas berkembang pada masyarakat. Alih-alih mengajarkan pentingnya merawat

0 0 Balas Laporkan
Casnawati Sajah

5 Agustus 2024

Aturan menyediakan alat Kontrasepsi utk anak sekolah dan remaja atas nama seks aman akan mengantarkan pada liberalisasi perilaku yg akan membawa kerusakan Msyrkt dan akan menghantarkan kpd perzinahan yg hukumnya haram.
Aturan ini meneguhkan Indonesia sbg negara sekuler yg mengabaikan aturan agama. Ditambah penerapkan sistem Pendidikan sekuler, yg menjadikan kepuasan jasmani sebagai tujuan.
Islam mewajibkan negara membangun kepribadian islam pd setiap individu. Utk mewujudkannya negara akan menerapkan sistem islam secara kaffah termasuk dlm sistem Pendidikan dan melakukan edukasi melalui berbagai sarana khususnya media. Penerapan sistem sanksi sesuai Islam secara tegas akan mencegah perilaku liberal.

0 0 Balas Laporkan