Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR mendesak pemerintah segera memberantas maraknya pungutan liar (pungli) yang terjadi di Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) Departemen Pertanian (Deptan). Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja kepada ANTARA News di Jakarta Jumat mengatakan, kegiatan pungli tersebut telah merugikan pengusaha dan menyulitkan mereka bersaing di pasar global. "Bagaimana bisa berkembang kalau di mana-mana masih ditemukan pungli," katanya. Kalangan produsen penyamakan kulit mengeluhkan maraknya pungli IKHS sehingga mengganggu kelancaran proses produksi. Sekjen Asosiasi Penyamakan Kulit (APKI) Agit Punto Yuwono mengatakan, sesuai aturan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi produk impor kulit seharusnya hanya Rp1.000, per lembar tapi kenyataannya bisa mencapai Rp6.000, per lembar. Selain itu, Agit menambahkan, pengeluaran pungli akan semakin banyak kalau pengusaha ingin mempercepat pengurusan prosedur impor kulit di IKHS. "Lama tidaknya tergantung berapa kita berani bayar," ujarnya. Menurut Lili, berdasarkan kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah juga terungkap bahwa permasalahan punglilah yang paling banyak dikeluhkan pengusaha. Ia menambahkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjanjikan kemudahan investasi ternyata tidak dijalankan aparat di bawahnya. "Padahal di tengah kelesuan ekonomi saat ini diperlukan investasi yang besar guna mendongkrak pertumbuhan," ujarnya. Karena itu, Lili berharap, pemerintah segera memberikan sanksi tegas kepada oknum aparatnya yang melakukan pungli.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006