Utusan PBB tak peroleh akses ke Krimea

PBB, New York (ANTARA News - Asisten Sekretaris Jenderal PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Ivan Simonovic, membatalkan kunjungannya ke Krimea, sebagian karena pemerintah lokal telah memberitahu dia bahwa ia tak bisa diterima, kata seorang juru bicara PBB kepada wartawan, Rabu (12/3).

"Simonovic mulanya berharap bisa mengunjungi Krimea pekan ini," kata Stephane Dujarric, Juru Bicara bagi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam taklimat harian di Markas PBB, New York.

"Selain tantangan logistik, termasuk penerbangan yang terbatas ke dan dari Bandar Udara Simferopol, Simonovic telah diberitahu oleh pemerintah bahwa ia tak bisa diterima di Krimea," kata Dujarric.

Alasan yang diberikan oleh Pemerintah Krimea ialah "situasi rumit di lapangan" serta "tak mungkin untuk menyediakan pengamanan buat" delegasi Simonovic, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Juru Bicara PBB tersebut pada Selasa (11/3) mengatakan kondisi logistik dan pertimbangan lain takkan memungkinkan kunjungan Simonovic ke Krimea.

Simonovic mengunjungi Ukraina secara mendesak pekan lalu, atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB dan berencana mengunjungi bagian timur-barat dan selatan negeri itu, termasuk Krimea, guna menilai situasi hak asasi manusia saat ini.

"Simonovic sangat berharap ia dapat mengunjungi Krimea. Tapi karena di semua daerah akses tak diberikan, Simonovic akan melaporkan tantangan hak asasi manusia di Krimea berdasarkan keterangan sumber-sumber termasuk masyarakat diplomatik dan organisasi nasional serta internasional," kata Dujarric pada Rabu.

"Ia berada di Lviv hari ini, tempat ia bertemu dengan para pejabat pemerintah lokal, anggota ombudsman dan wakil masyarakat sipil," kata Dujarric.

Krisis politik di Ukraina, yang berpangkal dari kemarahan masyarakat sehubungan dengan keputusan presiden terdepak Viktor Yanukovych pada November tahun lalu untuk menangguhkan kesepakatan kerja sama dengan Uni Eropa guna memperoleh bantuan Rusia, berubah drastris pada Februari akibat bentrokan berdarah antara pemrotes dan polisi.

Republik Otonomi Krimea menjadi pusat ketegangan saat ini di negara Eropa Timur tersebut.

Parlemen Krimea pada Kamis lalu (6/3) melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia dan referendum mengenai status Krimea dijadwalkan diselenggarakan pada 16 Maret.

Ukraina telah meminta Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) untuk mengirim lebih banyak pengamat militer ke negeri tersebut, kata OSCE pada Selasa.

Permintaan itu dikeluarkan setelah pengiriman tim pertama pengamat tak bersenjata, yang bekerja di Ukraina tapi masih tak mampu bergerak lebih jauh dari pos pemeriksaan di perbatasan administrasi Krimea.

(C003)