"Ya kalau berkantor 'soft ngantor' lah karena lewat ini juga pekerja,"Jakarta (ANTARA) - Selama sepekan (29 Juli-3 Agustus), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai Presiden Joko Widodo sebut "soft ngantor" pada hari pertama berkantor di IKN hingga pernyataan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI bukan karena urusan pribadi.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Presiden sebut "soft ngantor" pada hari pertama berkantor di IKN
Presiden Joko Widodo menyebut istilah "soft ngantor" sebagai gambaran hari pertama dirinya berkantor di Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
"Ya kalau berkantor 'soft ngantor' lah karena lewat ini juga pekerja," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kalimantan Timur, Senin.
Selengkapnya baca di sini.
2. Prabowo ungkap ketertarikannya pada energi nuklir saat bertemu Putin
Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan ketertarikannya bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir saat dia bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu.
Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka selama kurang lebih 30 menit, Prabowo menyampaikan ke Putin ketahanan energi merupakan salah satu prioritas kerjanya nanti, terutama setelah dia dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden RI Periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.
Selengkapnya baca di sini.
3. Wakil Ketua DPR tepis adanya wacana soal Perpu MD3
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI untuk periode kepemimpinan berikutnya.
"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya baca di sini.
4. Anggota DPR bantah PBNU dan pastikan Pansus Haji bukan urusan pribadi
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Nusron Wahid membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan memastikan bahwa pembentukan Pansus Haji tersebut bukan dalam rangka urusan pribadi.
Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.
Selengkapnya baca di sini.
5. Mantan Sekjen PKB bertemu Pansus PBNU dalami masalah NU-PKB
Eks/mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan PKB untuk mendalami masalah di antara kedua lembaga tersebut.
“Pada dasarnya, memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB,” kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
