Humaniora sepekan, Basilika di IKN hingga UU Kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Dalam sepekan, sejumlah pemberitaan humaniora menarik perhatian pembaca dan dapat kembali disimak pada pagi ini. Mulai dari Basilika pertama bakal dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga diterbitkannya aturan pelaksana UU Kesehatan.

Adapula warta tentang pelarangan penjualan rokok eceran hingga anggaran makan bergizi gratis. Berita-berita tersebut dapat kembali disimak dalam ringkasan berikut.

1. Basilika pertama Indonesia dibangun di Ibu Kota Nusantara

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Katolik Kementerian Agama RI menerangkan bahwa Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius yang pertama di Indonesia siap dibangun di Ibu Kota Nusantara.

"Pembangunan basilika merupakan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Suparman di Samarinda, Selasa.

2. Jokowi teken PP soal kesehatan larang penjualan rokok secara eceran

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait kesehatan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik.

Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat (1) poin c dalam PP tersebut, sebagaimana salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa.

3. Pemerintah terbitkan aturan pelaksana UU Kesehatan

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

4. Mendag: Anggaran makan gratis per porsi sesuai kemampuan daerah

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa nilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) per porsi akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Program makan bergizi gratis untuk tahun depan anggaran keseluruhannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp71 triliun," ujar Zulkifli Hasan di Lampung Selatan, Jumat.

5. Kemenko PMK: Ada 3.703 WNI jadi korban TPPO penipuan online

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut bahwa pada periode 2020 sampai Maret 2024 ditemukan ada 3.703 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online.

"Statistik kasus online scamming dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang. Paling banyak itu dari Kamboja 1.914 orang, kemudian yang kedua Filipina 680 orang, yang berikutnya Thailand 364 orang, dan Myanmar ada 332 orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, di Jakarta, Selasa.