HIPKA sebut skema rumah subsidi terus didorong DPR dan pemerintah

Skema itu dibutuhkan karena UMR (upah minimum regional) masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI/ Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Kamrussamad mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah terus mendorong skema rumah subsidi.

"Skema itu dibutuhkan karena UMR (upah minimum regional) masih terbatas," kata anggota Komisi XI DPR RI tersebut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, ketika membuka acara webinar industri perumahan BPP HIPKA bertajuk "Tantangan & Peluang Program Rumah Subsidi Dalam Rangka Menyukseskan Program Sejuta Rumah & Tiga Juta Rumah" yang digelar pada Jumat (2/8).

Kamrussamad juga menyinggung soal nomenklatur Kementerian Perumahan yang sedang digodok di DPR RI. Sedangkan, skema pembiayaan sejuta rumah sekarang ada di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Kamrussamad juga memperkirakan akan ada alokasi penambahan kuota. Hal tersebut terjadi karena DPR menyetujui SMF mendapat penambahan dana penyertaan modal negara (PMN).

Ia pun mengharapkan ada solusi terkait permasalahan perumahan rakyat tersebut sehingga diperlukan adanya sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Real Estate Indonesia (REI), Tapera, BTN, dan SMF.

Selain itu, ia juga mengharapkan asosiasi perumahan menyiapkan kualitas bangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Presidium (Korpres) MN KAHMI Herman Khaeron mengharapkan webinar tersebut dapat menghasilkan konklusi dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

Menurutnya, kesenjangan antara kesediaan rumah dan kebutuhan rumah masyarakat atau backlog masih besar. Persoalan ketersediaan tanah juga semakin terbatas yang tak bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Untuk itu, kata dia, diperlukan strategi khusus dalam membangun rumah rakyat seperti tata kelola yang baik dan lebih efisien sehingga tercapai tujuan negara dan harapan rakyat serta para pihak yang membantu penyediaan rumah untuk rakyat.

"Negara dalam APBN tidak memberi alokasi anggaran perumahan yang cukup untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, agar ada sistem pembiayaan baru yang mencukupi karena ada program IKN (Ibu Kota Nusantara) dan makan siang bergizi," kata Herman.

Ia juga menyoroti bagaimana peran SMF, Tapera, Asosiasi Perumahan, BTN serta Kementerian PUPR. Menurutnya, apakah peran lembaga-lembaga tersebut perlu dipisahkan untuk menyediakan rumah yang terjangkau kepada rakyat.

Ia mencontohkan Tapera yang diharapkan memikirkan daya beli MBR agar mampu mengakses mendapatkan rumah.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara tersebut menyatakan sektor perumahan mempunyai efek pengganda yang besar di bidang perekonomian.

Contohnya, sektor properti menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349-Rp 2.869 triliun per tahun atau 14-16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, sektor properti menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun atau 10 persen dari total lapangan kerja.

Selanjutnya, sektor perumahan menyumbang sekitar Rp92 triliun per tahun pada pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah (pemda), setara 31,9 persen dari total penerimaan PAD pemda.

Sedangkan, sektor ekonomi terbesar yang mengalami dampak ekonomi dari sektor perumahan adalah real estate sebesar 24,6 persen, perdagangan selain mobil dan motor 35,4 persen serta perdagangan mobil dan motor 5 persen.

Selain itu, sektor yang terdampak bidang perumahan adalah jasa pendidikan pemerintahan 4,6 persen dan jasa keuangan perbankan 45 persen.

Adapun, dari 2019-2023 penyaluran fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 820.816 unit. Sedangkan, penyaluran Tapera sebanyak 16.211 selama empat tahun terakhir.

Untuk itu, perlu intervensi kebijakan sektor perumahan untuk mendorong aktifitas investasi dan kinerja pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu menambah kuota rumah subsidi tahun 2024 karena diperkirakan pada Agustus 2024 akan habis.
Baca juga: Konstruksi RS pemerintah dan swasta di IKN 60 persen rampung
Baca juga: PUPR sebut 14 rumah menteri siap untuk sidang kabinet perdana di IKN
Baca juga: KSSK proyeksikan ekonomi RI 2024 tumbuh 5,2 persen