Salah satu yang paling menarik bagi saya adalah banyak kebijakan yang diharapkan oleh UMKM yang sebenarnya murah dan tidak perlu membutuhkan anggaranJakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan buku berjudul "Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises" yang menyoroti kebutuhan riil para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia agar bisa bertahan.
Buku karya Iwan Jaya Azis, seorang Research Scholar di Bank Indonesia Institute ini, merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan berbagai pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Dalam peluncuran buku yang berlangsung di Jakarta, Sabtu, Iwan mengungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah terkait UMKM yang belum efektif di lapangan.
"Bukan karena kebijakannya tidak tepat, tetapi karena desain kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sehari-hari para UMKM," ujarnya.
Buku ini menyoroti pentingnya mendengarkan suara langsung dari para pelaku UMKM. Iwan menekankan bahwa seringkali, UMKM membutuhkan solusi yang sederhana dan tidak selalu memerlukan anggaran besar.
"Salah satu yang paling menarik bagi saya adalah banyak kebijakan yang diharapkan oleh UMKM yang sebenarnya murah dan tidak perlu membutuhkan anggaran. Karena, dalam keadaan sekarang, setiap ada usulan untuk memperbaiki keadaan UMKM pasti selalu ada usulan anggaran di belakang," lanjutnya.
Salah satu temuan menarik dalam buku ini adalah pentingnya networking atau jejaring bagi para pelaku UMKM.
Ia mencontohkan saat pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM, yang terpukul. Namun, hanya usaha-usaha besar dan menengah yang bisa bangkit karena mereka memiliki jejaring, baik itu dengan perbankan, pemerintah daerah, perusahaan lain, maupun regulator.
Padahal, statistik menunjukkan bahwa dari 100 unit usaha di Indonesia, 99 persen adalah UMKM, dengan 98 persen di antaranya adalah usaha mikro yang memiliki keterbatasan jejaring.
“UMKM tidak punya jejaring itu, dan itulah yang mereka harapkan,” tambah Iwan.
Buku tersebut juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya waktu untuk mengikuti pelatihan yang diadakan pemda, serta kebutuhan akan kebijakan yang fleksibel, yang menyesuaikan kehidupan sehari-sehari para pelaku UMKM.
Baca juga: Menkop UKM minta UMKM bentuk holding usaha agar bisa IPO
Baca juga: Kemenkominfo terapkan tiga kebijakan perluas akses pasar UMKM
Baca juga: Pemerintah susun kebijakan "credit scoring" tanpa agunan bagi UMKM
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
