"Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu di daerah ini," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Utara M Sobirin di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal ini berkaca dari adanya banjir pada Pemilu 14 Februari 2024 yang menyebabkan 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan Pemungutan Suara Lanjutan.
Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara (Jakut) terendam air sehingga pelaksanaan pemilu tertunda.
Baca juga: Hadapi Pilkada 2024, Bawaslu Jakarta Utara perkuat Sentra Gakkumdu
Baca juga: Bawaslu Jakut tingkatkan kompetensi Panwascam jelang pilkada
Selain itu, banjir juga terjadi di tempat penyimpanan logistik pemilu di tingkat RW dan TPS sehingga merusak logistik yang ada saat itu.
"Kami sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar keadaan serupa tidak terulang di pilkada nanti," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya akan minta KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk memastikan lokasi TPS dan tempat penyimpanan tidak di tempat yang rawan banjir. "Ini akan kami pastikan lagi," kata dia.
Selain itu, adanya kelemahan di tim penyelenggara di Pemilu 2024 yang menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPRD DKI. "Kami akan terus melakukan pendampingan agar hal ini tidak terulang kembali," kata dia.
Sebagai antisipasi agar persoalan tersebut tidak terulang, Bawaslu Jakarta Utara sedang
menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memperkuat langkah penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
