Pemprov sebut 55 BUMDes di Aceh masuk kategori Maju

Kami harapkan desa-desa yang mempunyai potensi di daerahnya memanfaatkan Dana Desa supaya bergerak untuk menjadi Maju

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Provinsi Aceh menyebut saat ini Aceh sudah memiliki 55 badan usaha milik desa (BUMDes) yang masuk kategori Maju sehingga diharapkan mampu memberi kemandirian perekonomian gampong atau desa.

“Kami harapkan desa-desa yang mempunyai potensi di daerahnya memanfaatkan Dana Desa supaya bergerak untuk menjadi Maju,” kata Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Jumat.

Sebanyak 55 BUMDes Aceh yang tumbuh menjadi maju pada tahun ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Hasil Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Adapun 55 BUMDes atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di daerah Tanah Rencong yang berhasil tumbuh dan masuk kategori Maju tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Barat, serta Kota Banda Aceh dan Langsa.

Kehadiran BUMDes maju di tengah gampong ini diharapkan memberi banyak dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena, BUMDes maju akan memberi kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes).

“Kami mendorong terus supaya ekonomi di masyarakat bisa berjalan, ekonomi jalan, pendapatan ada, maka daya beli di desa juga ada, sehingga akan menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Aznal.

Saat ini, DPMG mencatat 6.302 BUMDes dari total 6.497 gampong di Aceh. Dari jumlah itu, ada sekitar 2.478 BUMDes berstatus Perintis, 3.308 BUMDes Tumbuh, 461 BUMDes Berkembang dan 55 BUMDes kategori Maju.

DPMG juga tengah fokus pengembangan BUMDes berbasis kluster yang mencakup 11 kluster, seperti pangan, jasa keuangan, air minum dalam kemasan, industri kecil, wisata desa, pengelolaan sampah, perikanan, peternakan, perdagangan, perkebunan dan BUMDes bersama.

“Jadi desa juga bisa buat BUMDes bersama, misalnya sektor pertanian, mau buat sentral jagung, maka beberapa desa bisa digabung untuk jadi sentral jagung, begitu juga peternakan dan sektor lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, DPMG juga mencatat Rp3,61 triliun Dana Desa 2024 telah tersalurkan di tengah masyarakat Aceh melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat hingga ketahanan pangan di tingkat gampong.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaan (earmark) untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting. Saat ini, realisasi tahap satu mencapai Rp1,35 triliun dan tahap dua mencapai Rp439,3 miliar.

Sedangkan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaan (non-earmark) untuk mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada badan usaha milik desa (BUMDes), dengan realisasi Rp1,05 triliun tahap satu dan Rp773,3 miliar tahap dua.

“Maka total Dana Desa 2024 yang sudah tersalur per hari ini, earmark, non eramark baik tahap satu dan dua sudah mencapai Rp3,61 triliun atau 75,42 persen,” ujarnya.