Pengelola Kemayoran kunjungi BPOLBF perkuat kerja sama kelola kawasan

Bukan hanya untuk kawasan wisata di destinasi prioritas Labuan Bajo tetapi mencakup ke lima DSP (Destinasi Super Prioritas) yakni Borobudur, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika,

Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) guna memperkuat kerja sama dan berbagi pengetahuan serta pengalaman pengelolaan kawasan secara efektif dan efisien.

BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah diberi mandat mengelola kawasan destinasi wisata Parapuar yang berlokasi di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

"Kegiatan studi banding dijalankan untuk memperkuat jaringan dan kerja sama antar pengelola kawasan di Indonesia," kata Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristanto dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Jumat.

Medi Kristanto berharap dapat memperkuat jaringan kerja sama dengan membentuk grup atau forum antara BLU PPK bersama BPOLBF.

Menurut dia, setiap kawasan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan kawasan dengan pembentukan kelompok atau forum direksi BLU PPKK dan BPOLBF untuk saling berbagi ataupun berdiskusi mengenai sistem pengelolaan kawasan yang efektif dan suistainable atau berkelanjutan

"Bukan hanya untuk kawasan wisata di destinasi prioritas Labuan Bajo tetapi mencakup ke lima DSP (Destinasi Super Prioritas) yakni Borobudur, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa daerah atau kawasan Kemayoran dibangun sebagai contoh pusat rekreasi yang berkelanjutan.

“Pembangunan kawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keseimbangan ekologi seperti kita diberi akses untuk mengelola kawasan seluas 450 hektare yang merupakan bekas bandara internasional yang kini dikelola untuk mewujudkan kawasan smart city di DKI Jakarta., kawasan ini menjadi bagian ruang terbuka hijau Kemayoran," katanya.

Direktur Destinasi Pariwisata BPOLBF Konstant M Nandus mengungkapkan BPOLBF sudah menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan di kawasan wisata Parapuar Labuan Bajo.

Ia menambahkan BPOLBF diberi mandat untuk mengelola kawasan Parapuar seluas 400 hektare dan telah mendapat Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 129,60 hektare dari total luas kawasan.

"Kawasan ini secara legalitas telah clean and clear, peluang investasi sangat terbuka untuk para investor baik asing, nasional, maupun, lokal dan pada kawasan HPL ini hanya 20,05 persen dari seluruh kawasan yang akan dimanfaatkan," katanya.

Pengelolaan kawasan, lanjut dia, dinilai menjadi tugas utama BPOLBF untuk menjadikannya sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan.

"Pengelolaan kawasan ini akan disesuaikan dengan masterplan kawasan yang sekarang masih dalam proses review," jelas Konstan.

Sebagai destinasi baru yang akan dikembangkan di Kota Labuan Bajo, kata dia, pembangunan Parapuar mengedepankan Konsep Harmoni dengan Alam 3ECNC (Etno-Eco-Edu-Culture and Nature Conservation).

Pengembangan destinasi di Parapuar akan didasari pada asas keseimbangan ekologi lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat.

Atraksi baru di Parapuar, baik itu atraksi alam, atraksi sosial, atraksi budaya, dan atraksi buatan akan mengedepankan asas keseimbangan ekologi lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat.