Ditjen Vokasi dan LPDP kolaborasi kembangkan potensi ekonomi daerah

Jakarta (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berhasil menerbitkan 27 dokumen "policy paper" atau laporan kebijakan melalui Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Dalam rilis yang disiarkan pihaknya di Jakarta, Jumat, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Ditjen Vokasi Kemendikbudristek Adi Nuryanto menyampaikan 27 "policy paper" tersebut sebagian sudah diserahkan ke pemerintah daerah.

“Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder,” kata Adi Nuryanto.

Ia menambahkan, kesepakatan keduanya juga telah melahirkan ekosistem kemitraan yang dibentuk secara kolektif oleh konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai agen pembangunan daerah.

Oleh karena itu, policy paper merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh konsorsium PTPPPV pelaksana program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui skema pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dokumen tersebut memuat sejumlah hal, yaitu pemetaan dan klastering potensi-potensi daerah, perencanaan tenaga kerja, innovation planning, serta klasterisasi inovasi yang didasarkan pada potensi atau kebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, policy paper juga memuat sejumlah rekomendasi dari tim kionsorsium PTPPPV yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan untuk pengembangan atau pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kiki Yuliati menyoroti masuknya pendidikan vokasi dalam sentra perbincangan di daerah melalui program kemitraan daerah serta policy paper yang telah dihasilkan.

Melalui dokumen kebijakan tersebut, pendidikan vokasi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakannya.

Selain itu, menurut Kiki, melalui kegiatan program kemitraan daerah juga telah mendorong politeknik untuk membangun jejaring yang semakin kuat.

“Jejaring ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendikbud: Kurikulum Merdeka di tingkat SMA berlaku secara bertahap

Baca juga: Kemendikbud perkuat pendidikan karakter peserta kursus dan pelatihan