Pemerintah tidak boleh kehilangan arah dalam berotonomisasi

Banyak orang bertanya, apakah lazim dalam sebuah negara kesatuan bisa berkembang seperti di daerah federal tapi saya berpendapat, desentralisasi dibutuhkan agar berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan oleh daerah sendiri dengan waktu yang cepat,

Ambon (ANTARA News) - Pemerintah tidak boleh kehilangan arah dalam berotonomisasi dan berdesentralisasi dan desentralisasi.

"Banyak orang bertanya, apakah lazim dalam sebuah negara kesatuan bisa berkembang seperti di daerah federal tapi saya berpendapat, desentralisasi dibutuhkan agar berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan oleh daerah sendiri dengan waktu yang cepat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Ambon, Selasa.

Karena daerah tahu apa masalah yang dihadapi dan daerah juga tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimilikinya.

Mendagri melakukan kunjungan kerja dua hari di Ambon untuk melantik Said Assagaff-Zeth Sahubrua sebagai Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014--2019.

Seperti diketahui bersama, dalam NKRI semenjak reformasi digulirkan, pemerintah melakukan perubahan yang besar antara lain di bidang pemerintahan, dengan mengembangkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah.

"Kita berada dalam ikatan NKRI ada pilar yang jelas antara pusat, provinsi dan kabupaten-kota dan kita harapkan berjalan seiring dan harmonis, jangan ada lagi kabupaten atau kota yang merasa tidak memiliki hubungan hirarki dengan provinsi," katanya.

Jangan ada lagi bupati dan wali kota yang tidak mau diundang ikut rapat gubernur, tetapi dengan kerelaan hati dan kesadaran tinggi diharapkan hubungan ini terjamin dan harmoni.

Karena itulah ada prinspip konfrensi atau bersama-sama dalam desentralisasi yang dikembangkan dewasa ini, ada yang jadi urusan pusat dan provinsi maupun kabupaten-kota.

Di beberapa daerah, masih dijumpai selama lima tahun menjabat gubernur dan wagub, tidak pernah dihadiri undangannya oleh bupati dan wali kota, tapi saya dengar di sini tidak terjadi.

Sedangkan disaat masih bersama-sama, masih banyak yang tidak pas kita selesaikan, apalagi antara kabupaten, kota dan provinsi berjalan sendiri.

"Maka jadikanlah momentum pelantikan ini untuk membulatkan tekad bersama bagaimana kerjasama itu terwujud dengan baik, termasuk hubungan gub dan wagub, antara pemda dengan DPRD serta seluruh instansi vertikal. Saya percaya hubungan kepala daerah akan berlangsung harmoni selama lima tahun ke depan," katanya.

Karena di banyak daerah hubungan itu yang harmonisnya hanya enam bulan saja. (*)