Banda Aceh (ANTARA News) - Lembaga asing seperti Uni Eropa dan Anfrell menyatakan akan memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 11 Desember 2006. "Uni Eropa dan Afrell sudah menyatakan akan memantau Pilkada di Aceh," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Ikhwanussufa kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat. Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), LSM nasional dengan jaringannya Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah, juga telah mendaftarkan diri untuk ikut memantau Pilkada. Ikhwanussufa menyebutkan, secara resmi KIP akan membuka pendaftaran pemantau mulai tanggal 18 September sampai 22 Nopember 2006, artinya para pemantau dibenarkan ikut satu atau lebih tahapan Pilkada, karena pemantauan seharusnya dilaksanakan mulai tahapan awal sampai selesai proses tahapan. Ketika ditanya berapa jumlah personil relawan yang akan diterjunkan di Aceh, ia menyatakan, hingga saat ini belum tahu jumlah relawannya. Dikatakan, mengenai aturan pemantau pada dasarnya tidak diatur di dalam Qanun (Peraturan daerah), tapi secara rinci diatur oleh KIP sesuai keputusam KIP No.29 dan 30 tentang tata cara pemantau Pilkada. Syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga pemantau adalah profil lembaga, jumlah anggota pemantau, sebaran anggota masing-masing daerah yang ingin dipantau, sumber dana yang jelas, sumber dana dan bukan partisan. Untuk lembaga luar negeri, mekanisme untuk pemantau akan dipermudah apabila mendaftar di KIP Aceh secara formal, kemudian KIP mengeluarkan surat keterangan. Dengan surat keterangan tersebut akan lebih mudah mengurus visa bagi relawan. Ikhwanussufa menyatakan, apabila pemantau menemukan hasil temuan selama tahapan Pilkada, maka dikoordinasikan dengan KIP kabupaten/kota dan provinsi sebelum diserahkan ke Panwas, apabila itu menyangkut pelanggaran pidana. "Kita harapkan juga lembaga pemantau memberi laporan akhir secara keseluruhan. Ini penting sebagai bahan evaluasi Pilkada di Aceh dan merupakan standar internasional," katanya. Pilkada Aceh disebut-sebut yang terbesar, karena selain memilih gubernur/wakil gubernur, juga pada waktu bersamaan memilih bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di 19 kabupaten/kota.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006