"34 RSUD terancam bangkrut yang disebabkan belum cairnya klaim pembayaran jamkesmas dan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat," kata Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) Cabang Jabar, Suherman, kepada wartawan, Selasa.
Menurut Suherman, operasional RSUD saat ini tidak maksimal, mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan yang turut berdampak pada pelayanan, pembayaran obat, dan gaji dokter atau petugas medis lainnya.
Ia menambahkan bagaimana bisa RSUD dituntut profesional dalam melayani pasien, sedangkan praktiknya kekurangan biaya.
"Sudah dua bulan terakhir ini belum ada pembayaran, jika kasus ini tetap berlarut-larut maka, akan semakin memberatkan baik rumah sakit daerah maupun swasta yang melayani pasien jamkesmas yang dampaknya progam BPJS menjadi terganggu," tambahnya.
Di bagian lain, Suherman yang juga menjabat Direktur Utama RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, menyebutkan klaim jamkesmas dan jamkesda yang belum cair dari pusat mencapai Rp28 miliar, bahkan awalnya mencapai Rp45 miliar tetapi sudah dibayar sebagian.
Kemudian untuk klaim BPJS pada Januari 2014 mencapai Rp10 miliar tetapi baru dibayar pemerintah pusat Rp5 miliar.
"Untuk klaim pada Februari 2014 masih dalam verifikasi, Telatnya pembayaran klaim tersebut saat ini, belum berdampak kepada RSUD R Syamsudin SH, tetapi jika berlarut-larut maka kami yakin pasti akan berdampak," kata Suherman.
Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumni, Zulkifli, mengakui kondisi demikian berdampak pada RSUD Sekarwangi yang merupakan milik Pemkab Sukabumi.
"Dari informasi yang kami terima klaim jamkesmas yang belum dicairkan oleh pemerintah pusat terhitung sejak Agustus sampai Desember 2013 ditambah klaim JKN sejak Januari 2014," kata Zulkifli.
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
