Program-program kependudukan harus diperhatikan oleh Pemerintah agar negara ini dapat menikmati bonus demografi yang hanya terjadi satu kali pada setiap negara,"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa program kependudukan yang dikeluarkan pemerintah harus selaras dengan bonus demografi untuk dapat memanfaatkan hal itu secara optimal.
"Program-program kependudukan harus diperhatikan oleh Pemerintah agar negara ini dapat menikmati bonus demografi yang hanya terjadi satu kali pada setiap negara," kata Nurul Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan berdasarkan laporan terbaru Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi terjadi pada periode 2012--2035.
Menurut dia, bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.
"Namun, berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan dengan baik," katanya.
Untuk itu, politikus Partai Golkar itu juga mendesak Pemerintah lebih serius dalam mengurusi pertumbuhan penduduk dengan cara-cara yang progresif dan sistematis.
Nurul mengatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang tepat maka akan dapat menimbulkan banyak masalah.
"Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap warga negaranya. Hal itu berupa pendidikkan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi setiap rakyatnya. Rakyat juga harus diberikan pemahaman tentang pentingnya merencanakan jumlah kelahiran," ujarnya.
Jika semua itu tidak direncanakan dengan baik, kata dia, negara ini akan mengalami ketimpangan dari segi ekonomi, masalah sosial, dan kultural.
Sebagaimana diberitakan, Indonesia memiliki bonus demografi sebagai buah keberhasilan program keluarga berencana pada periode 1970--1990, yang merupakan momentum strategis dan menjadi penentu keberhasilan pembangunan, dan harus mempertahankan insentif demografi itu.(*)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014