Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memerlukan waktu sekitar sepekan untuk memeriksa data difabel di Jakarta Timur (jaktim) karena diduga belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah.

"Sangat mudah kok kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai (periksa data)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat.

Pernyataan ini untuk guna menanggapi data temuan Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas tentang sebanyak 4.723 orang dari 5.273 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tidak pernah menerima bansos dari pemerintah.

Dia mengatakan belum tahu alasan para penyandang disabilitas di Jaktim ini belum menerima bansos karena belum menerima data itu. 

"Data itu harus disampaikan pada kami dulu. Data kami 'cleansing' (bersihkan) mana yang benar, kami verifikasi. Saya akan cek 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat). DKI sangat mudah mengecek warga yang perlu untuk diperhatikan," ujar dia.

Baca juga: Heru Budi: Data KJP Plus dan KJMU telah diverifikasi

Pemprov DKI, klaim Heru, memiliki data kependudukan yang sinkron dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan kepemilikan aset.

Oleh karena itu, tegasnya, verifikasi bisa segera dilakukan apabila ada laporan terkait mereka yang tak menerima bansos.

"Jadi, contohnya Dinas Sosial melapor pada saya ada satu keluarga yang diinformasikan tidak mendapat bantuan apapun baik pemerintah pusat maupun daerah. Setelah kami cek nama dan alamat KK (kepala keluarga), dia dapat bansos. Kami datangi rumahnya," demikian jelas Heru.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan ketepatan dan kelayakan data sasaran penerima bansos baik itu bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) tahun 2024.

Untuk itu, Dinsos melakukan sejumlah tahapan pembersihan dan pemadanan data calon penerima bansos PKD.

Baca juga: Bank DKI distribusi kartu bantuan sosial agar tepat sasaran

Adapun target penerima bansos PKD tahun ini sebanyak 219.252 orang. Dari target tersebut, total jumlah data penerima bansos PKD yang dinyatakan layak sebanyak 194.067 orang, terdiri dari penerima KLJ sebanyak 149.549 orang, KPDJ 18.033 orang, dan KAJ 26.485 orang.
 

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024