1. BPJPH cabut sertifikat halal produk roti Okko
BPJPH Kemenag RI mencabut sertifikat halal produk Roti Okko, karena ditemukan sejumlah pelanggaran regulasi perihal Jaminan Produk Halal (JPH).
"Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT ARF selaku produsen roti Okko, BPJPH memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal dengan nomor ID00210006483580623 terhitung sejak 1 Agustus 2024," kata Kepala BPJPH Aqil Irham.
Baca juga: BPJPH cabut sertifikat halal produk roti Okko
2. Gibran tinjau uji coba pemberian makan siang gratis di Surabaya
Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba pemberian makan siang gratis untuk siswa-siswi di SDN Klampis Ngasem III Surabaya.
Dengan mengenakan kemeja kotak-kotak merah hitam dipadu bawahan celana gelap serta sepatu berwarna senada, Gibran tiba di lokasi SDN Klampis Ngasem III pada pukul 08.40 WIB. Dalam kesempatan itu Gibran turut membagikan sepaket buku tulis kepada siswa.
Baca juga: Gibran tinjau uji coba pemberian makan siang gratis di Surabaya
3. KLHK terus antisipasi kondisi kualitas udara di Jabodetabek
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro menyampaikan pemerintah terus melakukan langkah mengantisipasi kondisi kualitas udara di Jabodetabek.
"Beberapa hari ini kita mengalami hampir kuning di Jabodetabek, tidak hanya DKI, dua hari yang lalu, kemudian ketika liburan panjang itu memang memberikan trigger untuk mulai waspada terhadap wilayah Jakarta," kata Dirjen PPKL KLHK Sigit Reliantoro.
Baca juga: KLHK terus antisipasi kondisi kualitas udara di Jabodetabek
4. Kementerian PPPA: Kemajuan teknologi informasi picu naiknya angka TPPO
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memandang perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab semakin marak dan meningkatnya kasus perdagangan orang.
"Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperluas jaringan kejahatannya," kata Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA Prijadi Santoso.
5. Kemendikbud: Kurikulum Merdeka di tingkat SMA berlaku secara bertahap
Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek menegaskan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dilakukan secara bertahap.
"Untuk saat ini belum kami paksa untuk 100 persen wajib, maka kami membuka pendataan. Berdasarkan pendataan kami, ada 365.000 satuan pendidikan yang sudah terdaftar, kurang lebih sekarang kalau formal sudah 95 persen dan sudah kita terbitkan SK-nya. Jadi dapodiknya sudah disesuaikan bagi yang menerapkan," jelas Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Yogi Anggraena.
Baca juga: Kemendikbud: Kurikulum Merdeka di tingkat SMA berlaku secara bertahap
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024