BKKBN: 13.040 balita bermasalah gizi di Lampung sudah diintervensi

Dengan pelaksanaan intervensi maka keluarga berisiko stunting sudah turun dari 21,9 juta di 2021 menjadi 11,9 juta di 2023.

Bandarlampung (ANTARA) - Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan bahwa sebanyak 13.040 orang balita yang bermasalah gizi telah diintervensi sebagai bentuk mengatasi kasus stunting di Provinsi Lampung.

"Pada Juni yang lalu kami telah melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak di posyandu. Untuk Lampung selama gerakan ini berlangsung dari jumlah sasaran sebanyak 562.056 orang balita, sebanyak 561.090 atau 99,83 persen sudah dilakukan pengukuran," ujar Sukaryo Teguh Santoso di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selanjutnya dari jumlah balita yang diukur tersebut terdapat 119.581 orang balita atau 21,31 persen balita bermasalah gizi, dan 10,9 persen atau sebanyak 13.040 orang langsung dilakukan intervensi dengan cepat.

"Melihat situasi tersebut maka dalam waktu singkat di tahun ini selain melakukan intervensi, pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Untuk balita bermasalah gizi tersebut harus dilakukan intervensi spesifik melalui pemberian ASI dan PMT, ataupun melakukan intervensi sensitif dengan penyediaan air bersih, sanitasi dan KB," katanya.

Baca juga: BKKBN Lampung bangun sinergitas guna mencegah stunting

Baca juga: 1.880 keluarga di Lampung terima bantuan stunting pada 2023

Dia melanjutkan tingginya prevalensi stunting menjadi salah satu tantangan terbesar di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan KB, sehingga harus diatasi bersama. Sebab dampaknya cukup serius di masa depan karena dapat mengganggu aspek kesehatan, juga akan menurunkan produktivitas.

"Upaya penurunan stunting menunjukkan tren positif, dan semua masih memiliki waktu untuk mencapai target penurunan stunting jadi 14 persen di 2024 ini. Salah satunya melalui berbagai aksi yang sudah dilaksanakan di Lampung ini dan harapannya agar dapat terus ditingkatkan," ucap dia.

Menurut dia, secara nasional dari jumlah keluarga sebanyak 72.542.202, sebanyak 39.773.686 keluarga menjadi sasaran, ada sebanyak 11.896.367 keluarga berisiko stunting.

"Dengan pelaksanaan intervensi maka keluarga berisiko stunting sudah turun dari 21,9 juta di 2021 menjadi 11,9 juta di 2023, rumah tidak layak huni juga mengalami penurunan 8,0 juta di 2023, namun sumber air minum tidak layak tidak mengalami penurunan yang signifikan yaitu masih 2,6 juta," ujarnya.

Ia mengatakan langkah intervensi dan pencegahan stunting serta keluarga berisiko stunting di berbagai daerah termasuk Provinsi Lampung akan terus dilakukan guna mewujudkan generasi emas di masa depan.

"Generasi emas akan tercipta dengan terbentuknya keluarga dan anak yang sehat, dan sumber daya manusia unggul," ujar dia lagi.*

Baca juga: Pangdam II Sriwijaya tinjau program dapur masuk sekolah di Lampung

Baca juga: Lampung Barat gelar diseminasi audit percepat penurunan stunting