"Salah satunya adalah mengoptimalkan sosial media yang berfungsi untuk memberikan informasi dan transparansi program program kepada masyarakat," kata Kepala BPPP Ambon Abubakar di Ambon, Kamis.
Baca juga: Polres Buru Selatan deklarasikan zona integritas menuju bebas korupsi
Pasalnya BPPP Ambon merupakan satu-satunya satuan kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kini maju untuk mendapatkan penilaian WBK nasional.
"Pada 2022 kami lakukan pencanangan ZI-WBK. Tahun ini kami percaya diri karena melihat semangat dan perubahan pola pikir seluruh insan BPPP serta melihat kesempatan yang ada maka kami putuskan maju untuk mendapatkan pedikat ZI-WBK nasional," katanya menjelaskan.
Baca juga: Kemenpan RB menilai Surabaya mampu menjadi percontohan WBK
Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Sedangkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI hal itu diatur dalam Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2021 tentang pembangunan integritas di lingkungan KKP.
Baca juga: Bapas Baubau-Sultra sandang "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kemenkumham
Abubakar mengungkapkan bahwa pihaknya pun sempat ada dinilai secara sekilas oleh Menpan RB Dan mendapat pujian dari sisi publikasi kepada masyarakat.
"Kami menjadi Satker dengan publikasi terbaik karena paling aktif di sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Itu salah satu komponen bahwa kita terbuka untuk masyarakat," tuturnya..
Baca juga: UNM komitmen ciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi
Apalagi wilayah kerja BPPP Ambon sendiri mencakup sembilan Provinsi di Indonesia timur yakni Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Meski wilayah kerja BPPP Ambon berada pada provinsi wilayah kepulauan namun tak menyurutkan semangat dan komitmen BPPP Ambon dalam mewujudkan ZI WBK.
Baca juga: Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Temanggung, Bea Cukai Magelang Asistensi Para Perangkat Daerah
Adapun delapan poin keunggulan BPPP Ambon menuju WBK yakni, memberikan pelayanan publik yang prima, memberikan pelayanan yang telah ber standar ISO 9001:2015 (Sistem manajemen mutu), memiliki inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan program sistem pelatihan terintegrasi berbasis Android.
Kemudian memiliki inovasi dalam rangka peningkatan kinerja yakni memaksimalkan Website sistem manajemen kearsipan digital, memiliki inovasi teknis bagi masyarakat yakni suatu alat untuk pelaku usaha budi daya lobster air laut.
Selanjutnya memiliki penyuluh antikorupsi nasional yang dinobatkan oleh KPK dan aktif dalam sosialisasi dan internalisasi nilai nilai antikorupsi, menjadi tempat benchmarking aplikasi si pintar oleh BRP BAPPP Maros, serta memperoleh empat penghargaan pada 2023 dan tujuh penghargaan lainnya sampai dengan semester I 2024.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
