"Dari puluhan laporan tersebut, kebanyakan pelanggaran dilakukan oleh media-media digital," kata Ninik di Ambon, Kamis.
Baca juga: Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang
Penegasan tersebut disampaikan Ninik dalam kegiatan workshop peliputan pemilu/Pilkada 2024 di Provinsi Maluku dengan melibatkan pembicara dari KPU, Bawaslu, serta KPID Maluku.
Menurut dia, ada 11 pasal dalam kode etik jurnalistik, namun yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah pasal 1 dan pasal 3.
"Seorang jurnalis harus bekerja profesional dan independen tidak memihak pada calon kepala daerah tertentu saja, sehingga bisa terbangun pers pemilu yang berkualitas dalam menyajikan informasi yang menyehatkan publik," tandasnya.
Baca juga: Presiden: hindari pemberitaan yang tidak "fair"
Sehingga kegiatan workshop yang dilakukan dewan pers dengan menggandeng institusi penyelenggara Pemilu dilaksanakan guna menyamakan persepsi antara para jurnalis, KPU, Bawaslu maupun KPID.
Dia juga menyatakan bila penyelenggara pemilu ikut mengajak insan pers turut terlibat dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis, karena pers sendiri merupakan bagian dari pilar demokrasi.
Baca juga: Berita unggulan terkini, negara yang peroleh medali terbanyak di Olimpiade hingga Golkar siapkan Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta
"Sebab pada dasarnya tanpa diajak pun, pers mempunyau tugas menegakkan sebuah pesta demokrasi yang benar-benar demokratis," katanya.
Dalam menyajikan informasi yang benar kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggungjawab pers yang sumbernya dari lembaga penyelenggara pemilu dan bukannya dari buzzer atau pun influencer.
Baca juga: Kemarin, persiapan menuju Harlah PKB sampai kontestasi Pilkada
Baca juga: Berita unggulan terkini, rencana kenaikan gaji PNS hingga NasDem usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024
Baca juga: Kemarin, Hasyim resmi berhenti sampai pasokan air untuk IKN
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
