Wapres minta IPDN terus berupaya cegah praktik perpeloncoan

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik perpeloncoan antara senior dengan junior.

"Ini memang harus terus dilakukan, IPDN sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya itu. Nah itu sistem ospeknya semacam mengalami perubahan-perubahan ada transformasi itu saya kira dan semua perguruan tinggi juga begitu, semua sekolah kedinasan juga begitu," kata Wapres.

Wapres menyampaikan hal itu ketika memberi keterangan pers di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar.

Wapres mengatakan praktik perpeloncoan pernah terjadi beberapa kali di IPDN sehingga IPDN pun diminta untuk melakukan pembenahan-pembenahan agar kejadian itu tak terulang.

"Dulu memang sering terjadi karena itu, maka IPDN diminta untuk melakukan pembenahan-pembenahan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti penganiayaan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya," tutur Wapres.

Ia menyebut praktik perpeloncoan bukan hanya di IPDN, namun juga terjadi di perguruan tinggi lainnya.

"Bukan hanya di IPDN, juga di tempat lain di pelayaran itu juga mengalami hal yang sama, bahkan juga di perguruan tinggi lain, sama juga," ungkap Wapres.

Oleh karena itu, kata Wapres, saat ini orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) lebih bersifat memberikan bimbingan dan edukasi.

"Dulu namanya perpeloncoan, sekarang namanya ospek. Kita ubah lebih bersifat memberikan bimbingan memberikan edukasi kepada antara senior dengan junior itu. Walaupun begitu masih ada saja seperti kemarin yang terjadi di pelayaran," ucap Wapres.

Sebelumnya, dalam amanatnya saat pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024, Wapres menyebut bahwa seorang pamong praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan, tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga bekal pemahaman budaya, karakter, dan kebiasaan masyarakat.

Untuk itu, kata Wapres, seorang pamong praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi, sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat.

"Selain itu, saudara-saudara juga harus mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif. Tinggalkan cara-cara kerja lama yang lambat, inefisien, dan prosedur-prosedur yang berbelit-belit," ujar Wapres.