Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berharap kerja sama antara Perum Bulog dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), dapat meningkatkan produksi lokal dalam pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dengan Perpadi, ini luar biasa, bagian dari transformasi Bulog. Jadi transformasinya yang sangat luar biasa untuk penguatan cadangan beras pemerintah," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (31/7).

Arief turut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, sebagai upaya meningkatkan pasokan pangan di dalam negeri.

Dia menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) bersama Perum Bulog dipastikan mengutamakan produksi petani dalam negeri.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Perum Bulog yang melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Perbadi dalam mendorong peningkatan cadangan pangan pemerintah. Menurutnya, hal itu merupakan suatu langkah transformasi perusahaan yang luar biasa.

"Kalau pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo itu, MoU ini bukan hal yang sederhana. Setelah ini harus ada driving execution. Driving execution itu kaitannya dengan target tambahan serapan dalam negeri yang ditugaskan Badan Pangan Nasional ke Bulog di angka 600 ribu ton," ujarnya.

Baca juga: Bulog dan Perpadi jalin kerja sama dorong produktivitas petani

Ia menuturkan bahwa penugasan tersebut akan mudah dicapai apabila semua pihak berkolaborasi salah satunya Perum Bulog dan Perpadi guna menjaga stabilitas dan ketersediaan beras di pasar domestik.

"Ini bisa ter-deliver kalau kita bersama-sama, dari Aceh sampai Papua, terutama dengan teman-teman Perpadi. Jadi dengan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas beras kita," lanjutnya.

Dia menyampaikan bahwa penugasan tambahan pengadaan CBP dalam negeri ke Bulog sebesar 600 ribu ton diperlukan untuk menopang kebutuhan beras program intervensi pemerintah, antara lain kelanjutan program bantuan pangan beras di 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia pada Agustus, Oktober, dan Desember yang memerlukan 662 ribu ton beras.

Kemudian penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga akhir tahun yang memerlukan sekitar 500 ribu ton. Di samping itu, target stok beras di akhir 2024 minimal Bulog ada 1,2 juta ton.

"Kita harus bersiap sampai dengan akhir tahun dan juga untuk Januari dan Februari (2025) nanti. Jadi kita eksekusi bersama-sama. Kita ingin semuanya ada skema yang baik dan ada transfer stok dari 2024 ke 2025 yang cukup, sampai panen berikutnya. Kalau lagi panen yang banyak, simpan. Nanti pas paceklik, guyur. Ilmunya sederhana tapi perlu banyak dukungan," urai Arief.

Terkait realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog hingga 30 Juli telah mencapai 770,6 ribu ton. Capaian penyerapan beras dalam negeri di semester pertama tahun ini bergerak cukup positif dan signifikan, jika dibandingkan dengan total penyerapan setahun penuh di 2023 yang sejumlah 1,06 juta ton.

Arief menambahkan, kerja sama Perum Bulog dan Perpadi meliputi penguatan CBP, kerja sama pengadaan gabah dan beras petani serta penyaluran dan penjualan beras petani dan pangan lain.

"Selain itu juga berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur pengolahan, kemitraan budi daya pertanian Mitra Tani, dan kampanye bersama mendorong petani muda," kata Arief.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, sebagai upaya meningkatkan pasokan pangan di dalam negeri.

"Ini dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan keterpaduan yang sinergi dalam bidang perberasan dan pangan lain," kata Bayu.

Dia menerangkan, Perum Bulog bersinergi dengan Perpadi sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama di bidang perberasan dan pangan lain mulai dari kegiatan di hulu.

"Baik melalui kemitraan on farm, pengolahan, pergudangan, penyaluran atau penjualan beras dan pangan lain, serta penguatan komunikasi publik terkait beras dan pangan," kata Bayu.

Baca juga: Benih bioteknologi jawaban atas ancaman krisis pangan Indonesia
Baca juga: Pemerintah adopsi prinsip kehati-hatian dalam penerapan bioteknologi


Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024