DPRD menyoroti kapasitas APBD Kepri stagnan

Sudah tiga tahun terakhir, APBD Kepri tidak beranjak dari Rp4,4 triliun.

Tanjungpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di daerah ini stagnan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan banyak perubahan atau penambahan.

"Sudah tiga tahun terakhir, APBD Kepri tidak beranjak dari Rp4,4 triliun," kata Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD Perubahan 2024, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia menilai kondisi itu disebabkan tidak kreatifnya dinas penghasil untuk mencari pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan APBD Kepri.

Oleh karena itu, Dachlan menyarankan supaya Gubernur Kepri memperhatikan penempatan pejabat di dinas penghasil benar-benar menggunakan sistem merit yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

"Kami nilai masih banyak potensi PAD Kepri yang belum dioptimalkan pemprov, misalnya sektor kemaritiman karena luas wilayah kita 90 persen ialah laut," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik APBD Kepri terlalu banyak dibelanjakan untuk hibah bantuan sosial lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp191 miliar di tahun 2024.

"Mohon pemprov memperjelas besaran bantuan-bantuan sosial ini, agar tidak dipergunakan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kepri menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kepri 2024 segera ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya.

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan APBD Perubahan 2024.

"APBD Perubahan ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan daerah yang dinamis," kata dia.

Adi berharap masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan yang telah disusun.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

"Kami sangat menghargai pandangan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD Perubahan 2024," ujarnya pula.

Dalam penyampaian tersebut, pendapatan daerah Kepri pada APBD Perubahan 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp213 miliar, yang semula ditargetkan sebesar Rp4,216 triliun menjadi Rp4,430 triliun.

Sedangkan belanja daerah naik sebesar Rp224 miliar, menjadi Rp4,569 triliun. Lalu, pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp10 miliar menjadi Rp139 miliar.
Baca juga: Pemprov Kepri dan DPRD setujui ranperda LPP APBD tahun anggaran 2023
Baca juga: APBD Provinsi Kepri 2025 diproyeksi sebesar Rp4,263 triliun