BTN harap kuota FLPP yang segera habis tak pengaruhi kinerja kredit

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu berharap kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang segera habis dalam waktu dekat tidak membawa pengaruh bagi kinerja kredit perseroan.

“Semoga (kinerja kredit BTN) tidak (turun). Karena teman-teman developer sebenarnya sudah tahu dari awal tahun tentang kondisi ini, bahwa ini (kuota FLPP) lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Nixon usai acara akad massal KPR dan KUR di Perumahan Pesona Kahuripan 9, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Nixon mengatakan, pihaknya juga tengah mengkaji solusi sementara sebagai antisipasi apabila tidak ada penambahan kuota FLPP di tahun ini. Solusi sementara itu, kata dia, akan diumumkan dalam waktu dekat bersama para pengembang (developer).

“Kekhawatiran itu sebenarnya mengkhawatirkan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang, kita juga sedang mengkaji solusi interim kalau misalnya tidak ada tambahan (kuota FLPP),” kata Nixon.

BTN sendiri, berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menjadi bank penyalur pembiayaan FLPP dengan capaian tertinggi pada kuartal II 2024 yakni sebanyak 54.312 unit rumah, yang disusul BTN Syariah sebanyak 21.215 unit rumah.

Kredit dan pembiayaan perumahan masih mendominasi terhadap total kredit dan pembiayaan BTN pada semester pertama tahun ini, dengan KPR subsidi menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp171,01 triliun atau tumbuh 12,4 persen YoY. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, BTN telah merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR subsidi, baik dari skema FLPP maupun Tapera.

Adapun kuota untuk program FLPP yang ditetapkan pemerintah sebanyak 166.000 unit rumah untuk tahun ini. Kuota tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 229 unit.

Baca juga: BTN: Milenial sumbang penyerapan KPR subsidi Rp68,5 triliun

Menurut data dari BP Tapera, capaian realisasi pembiayaan FLPP per Juni 2024 telah mencapai 107.070 unit (64,50 persen) dari target yang ditetapkan sebanyak 166.000 unit. Dengan demikian, setelah periode Juni 2024, kuota FLPP tersisa 58.930 unit.

Nixon memperkirakan kuota FLPP akan habis pada Agustus ini. Hal tersebut, kata dia, menandakan kesuksesan KPR subsidi meskipun di sisi lain juga menimbulkan masalah baru.

“Di sisi lain, (kuota FLPP yang habis) jadi problem bagi kita juga kadang-kadang. Tapi ini adalah wujud nyata pemerintah yang dirasakan masyarakat untuk bisa memiliki kekayaan yang bernama rumah,” ujar Nixon.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa pemerintah tengah mencari cara terbaik untuk merespon kuota FLPP yang akan segera habis.

Kementerian PUPR, imbuh Zainal, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait permasalahan tersebut. Namun, hingga saat ini, Kementerian PUPR belum menerima respon lebih lanjut mengenai usulan penambahan kuota FLPP.

Dia mengingatkan, usulan penambahan kuota FLPP juga mempertimbangkan ruang fiskal apakah masih memungkinkan atau tidak memungkinkan.

“Karena tahun lalu kita sudah mencapai 229 unit. Nanti kita cek kira-kira apakah masih punya cukup ruang (fiskal). Tapi kita kan ingin bukan hanya sama (dari kuota tahun lalu). Kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi,” kata Zainal.

Sebelumnya, pada 15 Mei lalu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) telah menyampaikan surat kepada Menteri PUPR untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 unit atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.

Pada Juni lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan bahwa menipisnya kuota FLPP 2024 tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ingin membeli rumah tetapi juga bagi pengembang perumahan yang selama bergerak di bidang rumah subsidi.

Arvin mengatakan, pihaknya dapat memahami keterbatasan anggaran (APBN) yang memang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Namun, diharapkan ada terobosan dari pemerintah agar program rumah bersubsidi tetap bisa bergulir pada tahun ini.

Baca juga: Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tumbuh 14,4 persen di H1-24
Baca juga: BP Tapera: Penerima manfaat KPR subsidi didominasi pekerja swasta