Kita untungnya dibalikkan lagi untuk dokternya, untuk alatnya, untuk risetnya dan yang paling mulia untuk subsidi pasien BPJS yang tidak mampu.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan 26 direksi rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Budi mengatakan bahwa dia berharap para pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja lebih keras menjadikan masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan memanfaatkan waktu yang ada.

Dia menekankan pentingnya fokus pada program-program utama transformasi kesehatan. Adapun sejumlah program yang akan dimonitor secara personal hingga program tersebut selesai, di antaranya pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas).

Pengembangan laboratorium tersebut, katanya, akan dilakukan di Balai Besar Kesehatan Masyarakat. Menurutnya, lab itu akan memiliki dua fungsi utama, yaitu mendukung layanan laboratorium untuk penyakit-penyakit menular dan melakukan surveilans untuk layanan deteksi dini penyakit.

Baca juga: Kemenkes berkolaborasi guna perluas cakupan imunisasi cacar api

Baca juga: Menkes: Rutin cek kesehatan agar umur panjang

“Jadi, kalau ada outbreak atau potensi outbreak atau ada indikasi outbreak, adalah tugas laboratorium kesehatan masyarakat untuk dapat mendeteksi secara dini dan cepat,” katanya.

Menkes Budi menjelaskan jaringan labkesmas telah disusun dan akan dibangun di 514 kabupaten dan kota. Selain itu, bantuan CDC juga telah diminta guna memulai layanan dari level puskesmas. Adapun sebanyak 10.000 puskesmas akan memiliki tugas dan fungsi sebagai lapis pertama dari layanan labkesmas.

Selain itu, katanya, semua alat deteksi dini akan dilengkapi mulai tahun ini. Menurutnya, layanan-layanan deteksi dini ini harus menjadi perhatian pejabat eselon II yang baru saja dilantik.

Hal ini agar Balai Besar Kesehatan Masyarakat dapat mendukung secara baik skrining dan deteksi dini baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, sehingga intervensi medisnya dapat dilakukan lebih dini dan tanpa membebani rumah sakit.

Dia juga berpesan kepada direksi rumah sakit yang baru untuk memberikan kualitas layanan yang baik, baik dari sisi operasional rumah sakit maupun pelayanan pasien. Selain itu, katanya, rumah sakit vertikal juga harus memiliki kemampuan riset dan kemampuan pendidikan yang baik, serta mampu menjadi rumah sakit pengampu di wilayahnya.

“Kualitas layanannya operasionalnya itu harus bagus, keuangannya itu harus bagus, harus ada untungnya. Untungnya bukan ditarik oleh saya atau oleh banyak orang, itu nggak. Kita untungnya dibalikkan lagi untuk dokternya, untuk alatnya, untuk risetnya dan yang paling mulia untuk subsidi pasien BPJS yang tidak mampu,” katanya.*

Baca juga: Menkes luncurkan Program Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kendal

Baca juga: Menkes paparkan peran Saka Bhakti Husada promosikan gaya hidup sehat

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024