Mendag targetkan perjanjian Indonesia-GCC selesai pada 2026

Perdagangan Indonesia dan GCC belum optimal lantaran masih terdapat banyak hambatan, salah satunya standardisasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Gulf Cooperation Council (Indonesia-GCC Free Trade Agreement/I-GCC FTA) selesai pada 2026.

Zulkifli menyampaikan perundingan perdana perjanjian I-GCC FTA akan dimulai pada September 2024.

"Mudah-mudahan dua tahun kelar," ujar Zukifli di Jakarta, Rabu.

Setelah perundingan ini berjalan dua kali, sebut Zulkifli, Indonesia dan GCC sepakat akan membuat seminar yang mendatangkan para pengusaha besar dari kedua negara.

Dari pertemuan bisnis tersebut, akan dilihat potensi perdagangan yang mungkin dilakukan antar Indonesia dan negara-negara kawasan Teluk.

"Setelah sekali dua kali perundingan, nanti kita dan GCC akan seminar di sini, mereka mengundang pengusaha besarnya datang kemari. Kita temukan dengan pengusaha besar kita untuk memulai perundingan," katanya.

Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan GCC baru 15,7 miliar dolar AS. Menurut Zulkifli, nilai tersebut tergolong kecil lantaran terdiri atas beberapa negara.

Zulkifli menyampaikan perdagangan Indonesia dan GCC belum optimal lantaran masih terdapat banyak hambatan, salah satunya standardisasi.

"Karena hambatan perdagangan, kita mengirim apa coba? Ngirim jasa dokter, standar belum sama, mau kirim masakan ikan, standar kesehatannya belum sama, mau kirim (barang) susah, karena tidak ada agreement mengenai perdagangan," ucap Zulkifli.

Indonesia dan Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) baru saja meluncurkan Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–GCC (Indonesia–GCC Free Trade Agreement/I–GCC FTA).

I-GCC FTA merupakan perjanjian dagang ketiga Indonesia dengan mitra dagang di kawasan Timur Tengah setelah menjalin perjanjian dagang dengan Persatuan Emirat Arab dan Iran.

GCC merupakan aliansi kerja sama ekonomi dan politik yang beranggotakan enam negara, yaitu Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Qatar.