Medan (ANTARA News) - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengaku menyambut baik rencana revitalisasi tim penyidik untuk mengungkap misteri pembunuhan Munir aktivis hak asasi manusia (HAM). "Kita menyambut baik, tetapi revitalisasi itu harus dibarengi dengan perombakan di kepolisian, khususnya di jajaran Bareskrim," katanya di Medan, Kamis. Munir, tokoh HAM yang pada masa terakhir hayatnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau HAM, Imparsial, meninggal akibat racun arsenik pada September 2004 di dalam pesawat Garuda GA-974 rute Jakarta-Amsterdam. Meski sudah hampir dua tahun, penyelesaian kasus itu belum juga menunjukkan titik akhir. Sehubungan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan bagi dilakukannya revitalisasi tim penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Usman hamid, perombakan di jajaran petinggi kepolisian dinilai sangat perlu dilakukan guna menghindari tumpang-tindih kepentingan. "Bisa saja aparat di lapangan benar-benar serius dalam menjalankan tugas, tetapi di jajaran pimpinan justru tidak komit atau setengah hati," katanya. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran politis dalam pengungkapan kasus itu, karena terbongkarnya kasus kematian Munir berkemungkinan besar akan "menyinggung" sejumlah pejabat dan mantan pejabat negara. Lebih jauh ia berharap revitalisasi juga dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur di masyarakat dan lintas departemen sebagaimana yang pernah dilakukan dalam pembentukan tim pencari fakta (TPF) dulu. Ketika ditanyakan pendapatnya sekaitan komitmen Presiden Yudhoyono dalam menuntaskan kasus itu, Usman mengaku meyakininya. "Namun semua itu tidak cukup hanya sebatas komitmen. Harus ada "achievement"," ujarnya.(8)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
