“Pada dasarnya, memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB,” kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.
“Nah saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama, dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019, saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut.
“Untuk bisa jadi perbandingan dari PBNU untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro,” jelasnya.
Menurut dia, penjelasan mengenai AD/ART tersebut dan hubungannya dengan kondisi terkini PBNU-PKB sebab dalam sejarah pembentukan partai politik tersebut dibentuk oleh PBNU maupun kiai.
“Padahal, kita ketahui bahwa PKB itu rohnya adalah di ulama. Rohnya PKB itu adalah di kiai. Sejarah pembentukan PKB itu ya sejarah dibentuk oleh PBNU, dibentuk oleh para kiai. Tim Lima itu terdiri dari para kiai. Jadi ruh dari PKB itu adalah para kiai,” katanya.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa kehadirannya di Kantor PBNU untuk memenuhi undangan sebagai amanah dari Musyawarah Kerja Nasional PBNU beberapa waktu yang lalu, dan juga pleno-pleno PBNU yang ingin mendalami masalah hubungan PBNU-PKB akhir-akhir ini.
“Saya dengan niat yang baik dan penuh kesadaran memenuhi undangan PBNU tersebut, dan saya langsung di forum itu dipimpin oleh Pak Kiai Amin Said Husni sebagai wakil ketua umum PBNU yang diberikan mandat memang oleh pleno untuk memperdalam ini bersama tim,” jelasnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
