Dicari "salesmen" Pancasila

... amendemen UUD 1945 itu ada yang benar, seperti pembatasan jabatan presiden, namun ada pula yang tidak benar, di antaranya penghilangan peranan MPR... "

Surabaya (ANTARA News) - Prinsip dan aksi salesmen memasarkan produk seharusnya juga diterapkan untuk semakin menyosialisasikan Pancasila, sebagaimana diutarakan pengamat dan dosen filsafat, Pastur J Haryatmoko.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia; harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat, dari tataran abstrak menjadi lebih nyata. Dulu ada BP7 sebagai badan negara yang bertanggungjawab soal doktrinasi Pancasila, namun dihilangkan.

Pancasila sebagai ideologi dan panduan bangsa serta penerapan nilai-nilainya diserahkan kepada warganegara belaka.

"Salesmen itu selalu menjual barang dagangannya dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan sasaran, misalnya orang kota dan desa itu beda," katanya, dalam Simposium Nasional Filsafat IV, di Kampus Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Sabtu.

Dalam simposium bertajuk "Masih Perlukah Demokrasi Pancasila di Indonesia?" yang juga menampilkan peneliti LIPI, Yudi Latif, ia menjelaskan pemasyarakatan Pancasila a'la salesmen itu ada tiga model penyederhanaank yakni konsep, dimensi, dan indikator.

"Jadi, ada penyederhanaan a'la salesmen dengan mengubah konsep menjadi dimensi dan akhirnya menjadi indikator-indikator," kata dia.

Ia mencontohkan konsep "keadilan sosial" yang diturunkan dalam beberapa dimensi, di antaranya kemiskinan, diskriminasi, dan kesenjangan informasi, lalu diturunkan menjadi indikator dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat sesuai dengan dimensi-dimensi itu.

"Misalnya, dalam sektor pendidikan, maka pendidikan tidak harus untuk mereka yang pintar-pintar saja, karena itu guru atau dosen juga harus mendidik mereka yang bodoh dengan cara yang sesuai dengan sasaran yang ada," katanya.

Selain itu, konsep "keadilan sosial" juga dapat diturunkan dalam dimensi lain, seperti inklusif, solidaritas, dan pengakuan yang sama di depan hukum, sehingga dimensi itu dapat diturunkan menjadi indikator dalam sektor kehidupan yang lain.

"Dengan model ala salesman itu pun kita dapat menerjemahkan demokrasi permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila secara sederhana dan bahkan kritis," katanya.

Menurut dia, Demokrasi Pancasila yang berkembang saat ini masih dalam versi elit, sehingga hal itu menyalahi Pancasila, karena Pancasila itu mementingkan keseimbangan antara elit dan rakyat.

"Jadi, demokrasi yang ada saat ini harus dikoreksi dengan menambahkan cara-cara yang memungkinkan masyarakat turut berperan. Saya menyarankan perlu ada yang namanya warga kompeten," katanya.

Ia menjelaskan "warga kompeten" adalah warga yang selalu membuat laporan kritis terhadap berbagai layanan publik atau perlakuan dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap dirinya.

Latif menilai, evaluasi masyarakat terhadap proses jalannya demokrasi itu sangat penting, sebab era reformasi itu ada yang tidak benar pula.

"Misalnya, amendemen UUD 1945 itu ada yang benar, seperti pembatasan jabatan presiden, namun ada pula yang tidak benar, di antaranya penghilangan peranan MPR," katanya.

Selain itu, era otonomi daerah juga perlu diluruskan karena otonomi daerah itu semula dimaksudkan untuk menonjolkan keberagaman, tapi caranya bukan dengan meniadakan konektivitas.

"Praktik otonomi yang menghilangkan kesempatan siswa untuk sekolah pada salah satu kabupaten/kota, atau sengketa nelayan dalam mencari ikan, adalah contoh otonomi yang meniadakan konektivitas. Itu salah dan harus dibenahi kembali," katanya.