Menlu Inggris: Solusi dua negara tak boleh dibantah bahkan oleh Israel

London (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina tak patut dibantah dan "diveto" siapapun, termasuk oleh Israel.

Hal tersebut disampaikan Lammy untuk menanggapi pertanyaan anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Paula Barker mengenai apa tindakan yang akan diambil jika Israel menolak solusi dua negara.

"Jika tidak ada solusi dua negara, maka yang terjadi adalah hanya akan ada satu negara atau tak ada negara sama sekali," kata Menlu Inggris dalam sesi sidang Parlemen yang berlangsung Selasa (30/7) waktu setempat.

Dengan demikian, ia menegaskan tak setuju dan menolak pendirian sejumlah pihak di Israel yang mengatakan bahwa solusi dua negara tak boleh dijalankan.

Menlu Inggris menyatakan bahwa rakyat Palestina memiliki pembenaran yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara mereka.

"Kami hendak terlibat dalam prosesnya meskipun bukan berarti solusi dua negara akan langsung terwujud. Namun, memang pantas bagi rakyat Palestina untuk dapat mendirikan negara berdaulat," kata dia.

Walau begitu, Lammy tak menjabarkan rencana Pemerintah Inggris untuk mengakui Palestina dalam waktu dekat meski didesak oleh sejumlah anggota dewan.

Ia hanya menjamin bahwa pengakuan Inggris terhadap Palestina akan dilakukan "pada waktu yang tepat dalam rangka mewujudkan solusi dua negara".

"Kami menghendaki jalan yang kredibel dan tak tergoyahkan menuju solusi dua negara, yang terwujud dengan negara Israel yang aman serta negara Palestina berdaulat yang dapat bertahan," ucap Menlu Inggris.

Lammy kembali menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengakui negara Palestina sebagai kontribusi Inggris dalam proses perdamaian pada waktu yang paling tepat untuk mendukung proses tersebut.

Namun demikian, ia berkata, hubungan Inggris dengan Israel tetap penting dan komitmen mengakui Palestina bukan berarti "melepaskan hubungan yang sudah terjalin dekat dengan Israel".

Selain itu, Anneliese Dodds, Menteri Pembangunan di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan, menegaskan kembali bahwa mereka "sangat prihatin" dengan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Lebih dari sembilan bulan dalam perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak berhenti sejak 7 Oktober 2023, jumlah negara-negara Eropa yang mengakui Palestina semakin bertambah.

Dukungan komunitas internasional kepada Palestina semakin mendesak, mengingat serangan Israel telah menyebabkan 39.400 warga Palestina, yang sebagian besarnya wanita dan anak-anak, tewas dan lebih dari 91 ribu lainnya terluka.

Sumber: Anadolu