Hal ini membuat pemimpin oposisi Maria Corina Machado dan Edmundo Gonzalez memimpin ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Francisco de Miranda Avenue di depan kantor pusat PBB dan berjalan menuju Dewan Pemilihan Nasional untuk menuntut agar pemerintah menyatakan Gonzalez sebagai pemenang pemilu.
Dalam konferensi pers, pihak oposisi mengatakan bahwa menurut 73 persen suara yang dihitung, yang dapat mereka akses, Gonzalez menang dengan suara mayoritas.
“Sayangnya, dalam beberapa jam terakhir, kami mendapat laporan orang-orang tewas, puluhan terluka dan ditahan. Kami mendesak pasukan keamanan untuk menghormati keinginan yang diungkapkan pada Ahad (28/7) dan menghentikan penindasan terhadap demonstrasi damai. Rakyat Venezuela menginginkan perdamaian dan penghormatan bagi keinginan rakyat. Kebenaran adalah jalan menuju perdamaian," tulis Gonzalez di X.
Sementara, Menteri Pertahanan Jenderal Padrino Lopez menggambarkan aksi protes tersebut sebagai 'kudeta'.
Jaksa Agung Tarek William Saab pada Selasa melaporkan bahwa setidaknya dua aparat keamanan tewas dan 48 polisi dan anggota militer terluka.
Baca juga: EU minta transparansi dalam pemilu Venezuela di tengah dugaan curang
Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menuduh pihak berwenang Venezuela berusaha "mendistorsi hasil pemilu" melalui "manipulasi paling menyimpang" dari sebuah proses yang "tidak ada jaminannya".
“Bentuk penindasan yang paling buruk dan paling keji adalah menghalangi masyarakat mengambil keputusan melalui pemilu. Kewajiban setiap lembaga di Venezuela harus menjamin kebebasan, keadilan dan transparansi proses pemilu,” kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.
Dewan Tetap OAS akan mengadakan pertemuan pada Rabu untuk mengatasi situasi di Venezuela.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengungkapkan kekhawatirannya mengenai bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.
Baca juga: PBB desak tokoh menahan diri dari kekerasan pasca Pilpres Venezuela
Menyusul kemenangan Maduro yang disengketakan, pemerintah mendapat pengawasan internasional atas kurangnya legitimasi hasil pemilu.
Setidaknya sembilan negara telah menyatakan protes mereka terhadap hasil tersebut dan menarik diplomatnya dari Caracas, termasuk Panama, Republik Dominika, Argentina, Chile, Kosta Rika, Peru dan Uruguay.
Pemerintah Venezuela telah menangguhkan penerbangan komersial ke dan dari Panama dan Republik Dominika.
Menurut pemerintahan Maduro, larangan penerbangan tersebut merupakan “penolakan terhadap campur tangan pemerintah sayap kanan.”
Semua penerbangan Venezuela ke dan dari Panama dan Republik Dominika akan berhenti mulai Rabu (31/7) pukul 8 malam waktu setempat.
Sumber: Anadolu-OANA
Baca juga: Venezuela hentikan hubungan dengan negara yang ragukan hasil pilpres
Baca juga: Negara Amerika Latin kompak tolak akui hasil pilpres Venezuela
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
