Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah isu Presiden Joko Widodo akan melantik menteri baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Ketua Umum PDI Perjuangan meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar tidak takut jika ditangkap aparat penegak hukum.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Istana bantah Presiden Jokowi lantik menteri baru di IKN
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.
"Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dirotasi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca selengkapnya di sini.
Perindo beri surat rekomendasi untuk 50 bakal calon kepala daerah
Partai Perindo memberikan surat rekomendasi untuk 50 bakal calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Ada 50 calon kepala daerah yang diberikan rekomendasi. Sebenarnya 60 yang sudah saya tanda tangan, tetapi sepuluhnya mendadak tidak sempat hadir,” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (29/7) malam.
Baca selengkapnya di sini.
BSKDN-Koso Nippon dan YNS kerja sama program "review" kebijakan pemda
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Koso Nippon dan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terkait Program Review di Ruang Rapat Command Center BSKDN, Jakarta, Senin (29/7).
Adapun Program Review merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan kerja sama yang telah terjalin antara kedua belah pihak selama ini telah menunjukkan hasil yang positif dan berdampak signifikan.
Baca selengkapnya di sini.
Polhukam bentuk Desk Koordinasi Pilkada dengan 19 kementerian/lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membentuk Desk Koordinasi Pilkada atau satuan yang terdiri dari 19 kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam Pilkada Serentak 2024.
“Terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan, penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu disebutkan kementerian yang dimaksud diantaranya Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemlu, KemenkumHAM, Kemenkeu, Kemenkes, Kominfo, dan Bappenas.
Baca selengkapnya di sini.
Megawati bilang ke Hasto agar tidak takut jika ditangkap
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak takut jika nanti dirinya ditangkap oleh aparat.
Pasalnya jika nantinya Hasto ditangkap, Megawati mengaku akan mendatangi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dia pun menuding bahwa polisi kerap mengadakan target-target terhadap sosok tertentu.
"Kok gitu takut. Kaya Pak Hasto, sampai saya nanya salah mu opo? Biarin aja deh," kata Megawati saat mengisi pidato kebangsaan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
