Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Menko menyebut enam komponen tersebut yakni penyelenggara, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, peserta, media, dan masyarakat.
“Saya ingin menyorot hal-hal penting yang perlu dilakukan komponen diantaranya KPU selaku penyelenggara beserta pengawas yakni Bawaslu dan DKPP harus on the track (sesuai jalur) tugas pokok, fungsi dan kewenangan,” katanya dalam rakor di Badung, Bali, Selasa.
Selain bekerja dengan sesuai tupoksi, Hadi meminta komponen penyelenggara bertindak netral, berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap masyarakat.
Komponen berikutnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menko Polhukam mengingatkan pemberian dukungan fasilitasi melalui NPHD ke penyelenggara menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Memberikan dukungan dan fasilitasi berupa menciptakan keamanan dan ketertiban umum dan menjamin ketersediaan anggaran, 9 Juli kemarin termin kedua sudah selesai dan akan dicek Mendagri siapa yang belum dicairkan, khususnya Nusa Tenggara dan Bali,” ujarnya.
Komponen selanjutnya adalah aparat keamanan seperti TNI/Polri yang diminta memberi dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas.
Keempat komponen peserta Pilkada Serentak 2024 baik partai politik maupun pasangan calon kepala daerah, Menko Polhukam meminta mereka mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan.
“Berikutnya adalah media agar memastikan pemberitaan terkait Pilkada Serentak 2024 merupakan pemberitaan yang akurat, berimbang dan terhindar dari unsur berita bohong, penting agar tidak terjadi misinformasi yang justru memecah belah masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto.
Terakhir komponen yang disorot adalah masyarakat, dimana peran serta mereka diharapkan hadir untuk mengawasi jalannya tahapan pilkada dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
